Sumber daya hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia. UUD ‘45 pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa pemanfaatan sumberdaya alam ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih lanjut UUD 1945 mensyaratkan bahwa ”Perkonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Namun, pada kenyataannya kebijakan dan regulasi serta implementasinya tidak sepenuhnya sesuai dengan amanah konstitusi tersebut karena berbagai alasan.

 

Dampak dari kebijakan dan regulasi yang ada beserta implementasi pemanfaatan sumberdaya hutan adalah degradasi sumberdaya hutan dan lingkungannya. Seperti diketahui, sejak berlakunya Undang-undang Penanaman Modal tahun 1968, sektor kehutanan pernah memberikan sumbangan devisa yang amat besar di era tahun 70 sampai 80 an, namun ternyata dalam kurun waktu 30 an tahun ini diperkirakan hutan yang hilang mencapai 1,6-2,0 juta ha per tahun. Begitu pula dari segi sosial budaya, banyak masalah yang muncul berupa konflik sosial dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Persoalan ini semakin kompleks seiring dengan munculnya kebijakan otonomi daerah.

 

FORCI Development memandang bahwa sesungguhnya persoalan pengelolaan sumberdaya hutan bukan hanya merupakan persoalan teknis semata, melainkan menyangkut persoalan-persoalan yang lebih luas, yakni persolaan kelembagaan. Cara pandang dan pendekatan kelembagaan inilah yang dikembangkan oleh FORCI Development untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *