Center for Forestry Organization Capacity and Institution Development
( FORCI Development )
Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Latar Pemikiran

Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945, secara eksplisit menyatakan bahwa bumi, air, dan udara serta segala sesuatu yang terkandung didalamnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat. Hal ini, kemudian ditegaskan kembali pada pasal 4, ayat 1 undang – undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang menyatakan bahwa semua hutan didalam wilayah Republik Indonesia dimiliki oleh Negara untuk sebesar – besar kemamuran Rakyat. Pada perjalanannya, spirit undang undang kehutanan tersebut memunculkan jargon tersendiri pada pembangunan sektor kehutanan, yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera. Hanya saja, menjadi sebuah pertanyaan besar,” apakah jargon tersebut merupakan sebuah harapan yang ingin disasar ataukah hanya sebuah ungkapan yang membuahkan sinisme publik ?”

Dalam publikasi Biro Pusat Statistik (BPS), peran sektor kehutanan menunjukkan penurunan. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, pertumbuhan total rata-rata sektor pada periode 2004-2008 sebesar 5,71 % (dengan migas) dan  6,41 % (tanpa migas). Peran sektor kehutanan rata-rata hanya sebesar 0,99 % atau setera dengan Rp 16.848 miliar. Angka ini lebih rendah dari sektor peternakan (1,96% atau Rp 33.445 milyar), perikanan (2,41% atau Rp. 41.233 milyar), perkebunan (2,43% atau Rp. 41.581 milyar) dan pertanian tanaman pangan (7,65% atau Rp 130.730 milyar). Pada periode yang sama, pertumbuhan sektor kehutanan menunjukan penurunan sebesar 0,91 % per tahun. Padahal,  sektor lain mengalami peningkatan, seperti tanaman pangan (3,55%), perkebunan (2,98%), peternakan (3,02%) dan perikanan (5,71%). Meskipun data – data ini tidak cukup apabila dijadikan satu – satu nya  alat untuk membedah suatu masalah. Tetapi hal ini dapat menjadi indikator akan adanya suatu permasalahan dalam pembangunan sektor kehutanan.

Pada uraian dan identifikasi akar masalah pembangunan kehutanan yang dirangkum oleh Dewan Kehutanan Nasional (2009). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa akar masalah pada pembangunan sektor kehutanan terletak pada kepastian hak atas kawasan hutan, kelembagaan pembangunan kehutanan, dan isi peraturan-perundangan serta penetapan nilai tambah sektor kehutanan.

Dari 120,3 juta Ha hutan, hampir separohnya (46,5% atau 55,93 juta Ha) tidak dikelola dengan intensif.  Di antara kawasan itu 30 juta Ha hutan di bawah wewenang pemerintah daerah. Sekitar 64,37 juta Ha (53,5%) hutan yang dikelola dengan  cukup intensif. Kawasan yang dikelola intensif merupakan hutan produksi dalam bentuk hak pengusahaan hutan  seluas 36,17 juta Ha. Terlebih lagi, konflik dan potensi konflik terus terjadi di kawasan hutan. Diperkirakan 17,6 juta Ha hutan terjadi konflik berupa tumpang-tindih klaim hutan negara dan klaim masyarakat adat atau masyarakat lokal. Juga konflik yang muncul karena pengembangan desa/kampung, serta adanya izin sektor lain yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan.

Ketiadaan pengelolaan hutan, dan konflik atau potensi konflik menghilangkan sejumlah insentif pelestarian hutan. Hal itu terjadi karena lemahnya kepastian usaha dan tingginya risiko investasi. Pada kawasan konservasi, alokasi dana dan sumberdaya terkonsentrasi untuk mengurus konflik dan pencurian kayu (illegal logging) serta kegiatan perlindungan hutan pada umumnya. Sementara upaya untuk mendapat informasi kekayaan alam terabaikan.

Selain konflik, masalah kehutanan semakin kompleks oleh masalah kelembagaan.  Hal ini terlihat pada munculnya pendapat, analisis, dan ketidak-puasan berbagai pihak mengenai kinerja Depertemen Kehutanan sebagai institusi publik yang bertanggung jawab atas kelestarian dan keadilan pemanfaatan sumber daya hutan. Departemen Kehutanan dianggap tidak mampu mengelola hutan, bahkan dituduh sebagai penyebab utama sejumlah becana alam seperti banjir, kekeringan, hilangnya keaneka-ragaman hayati dan perubahan iklim. Bahkan, masalah kelembagaan ini dituding sebagai akar masalah kehutanan.

Kelembagaan (dalam pengertian organisasi, aturan main, norma, serta budaya-kognitif) merupakan suatu wahana untuk mencapai tujuan.  Berbagai masalah kehutanan sering tidak dapat segera dipecahkan, kontraproduktif sering muncul akibat masalah kelembagaan. Departemen Kehutanan dipandang tidak mampu memberi solusi, peluang investasi dan pengembangan nilai tambah, bahkan menyebabkan adanya biaya transaksi tinggi. Di samping itu, produk kebijakan dan peraturan sering tidak sejalan dengan masalah di lapangan.

Fakultas Kehutanan IPB sebagai sebuah Institusi pendidikan mempunyai peran yang sedemikian besar dalam pembangunan sektor kehutanan. Kampus diharapkan senantiasa mempertahankan posisinya sebagai “pilar normatif”, dengan senantiasa menyampaikan fakta-fakta maupun usulan-usulan pembaruan kebijakan yang inovatif dan dapat diimplementasikan. Dalam menjalankan fungsi benefits outreaching, Fakultas Kehutanan IPB dituntut mampu berperan tidak hanya sebatas menelurkan berbagai inovasi – inovasi baru, tetapi juga mampu menangkap umpan balik pasca inovasi tersebut diimplementasikan, yang kemudian melahirkan pengembangan inovasi kembali.

Dalam konteks organisasi, Forci Development lahir atas dasar kesadaran akan pentingnya pemenuhan fungsi  benefits outreaching didalam tubuh Fakultas Kehutanan IPB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *