KEMBALI KEJALAN LURUS

Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia

Editor            : Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS

Penulis          : Azis Khan, Bramasto Nugroho, Didik Suharjito

Dudung Darusman, Ervizal A M Zuhud,

Hardjanto, Hariadi Kartodihardjo, Hendrayanto,

Mohamad Shohibuddin, Mustofa A Sardjono,

Myrna A Safitri, San Afri Awang, Sofyan P W,

Soeryo Adi W, Sudarsono Soedomo, Sulistyo E.

Penerbit        : FORCI Development bekerjasama dengan Tanah Air Beta Yogyakarta

Pada saat bangsa Indonesia menempuh pembangunan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, selama 40 tahun terakhir, pada masa itulah Indonesia kehilangan lebih dari separoh hutan alamnya. Pada 20 tahu n pertama yaitu periode 1970-1990 terjadi era eksploitasi kayu dari hutan alam produksi, pembukaan wilayah, dan pengembangan transmigrasi. Pada era ini, kerusakan hutan seringkali dialamatkan pada perkembangan ekonomi yang eksploitatif itu serta perkembangan penduduk yang menyertainya. Periode 20 tahun kedua, yaitu tahun 1990-2010, isu kerusakan hutan bertambah dengan mulainya pelaksanaan kebijakan pembangunan hutan tanaman serta peningkatan kebutuhan lahan hutan bagi pembangunan pertanian dalam arti luas, pertambangan, serta insfrastruktur ekonomi dan pemukiman. Pada periode ini, pengembangan wilayah bagi pengembangan ekonomi disertai banyak konflik penggunaan hutan dan lahan hampir diseluruh wilayah Indonesia.

Dari peristiwa selama 40 tahun itu, berbagai kebijakan pembangunan kehutanan berganti, termasuk pergantian undang-undang kehutanan, namun pertanyaannya adalah, apakah pandangan terhadap masalah kehutanan dan kerangka pikir yang digunakan untuk menentukan masalah serta kebijakan kehutanan itu berubah. Demikian pula ketika berbagai faktor penyebab kerusakan hutan terus berkembangdan bahkan meluas dan seiring dengan itu, ilmu pengetahuan telah pula berkembang menyertainya, apakah perkembangan ilmu pengetahuan itu digunakan sebagaimana mestinya. Bagaimana pula kesadaran para akademisi, penentu kebijakan, serta para penggiat gerakan-gerakan sosial kehutanan menyadari adanya hegemono ilmu pengetahuan itu dan berpengaruh terhadap tata kuasa serta keadilan pemanfaatan sumberdaya hutan.  Beberapa Pertanyaan itu menjadi dasar pemikiran disusunnya buku ini. Diasumsikan bahwa perkembangan persoalan kehutanan tidak diikuti oleh pengembangan cara pikir dan penggunaan ilmu pengetahuan yang lebih luas maka perbaikan tindakan nyata dalam pembangunan kehutanan tidak akan terjadi.

Disajikan berbagai teori dan pendekatan ekonomi, institusi, politik, hukum, ekologi politik maupun antropologi untuk memahami persoalan kehutanan sebagai pengantar pembentukan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif saat ini maupun dimasa depan Buku yang ditulis oleh akademisi-akademisi kritis ini dapat menjadi rujukan untuk memperluas pemikiran tersebut baik bagi akademisi, peneliti, maupun para ahli. Buku ini tersedia di Gramedia diseluruh Indonesia dan di FORCI Development Gedung Dept. Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB.

Judul Buku      : Obrolan Nusantara: Menyambut Indonesia Baru

Penulis             : Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, MPPA

Tebal Buku      : 296 Halaman

Cetakan I        : November 2012

Penerbit           : 1. FORCI Development

2. Penerbit Firdaus, Jakarta

Udara politik di Indonesia semakin pengab dari waktu ke waktu. Rakyat menjadi kehilangan harapan  untuk dapat menggapai hidup yang lebih sejahtera. Hampir semua lembaga publik sudah tidak dapat dipercaya. Rakyat sebagai pemilik syah dari negara bebas bersuara tetapi tanpa daya. Wakil rakyat tak acuh  terhadap rakyat yang memberinya mandat. Situasi ini secara ringkas dapat dikatakan sebagai zaman “Kafilah menggonggong, anjing berlalu”

Perubahan harus dimulai dari cara kita memandang persoalan dan lingkungan disekitar kita. Hari baik tidak akan pernah datang bila kita sendiri tidak menjemputnya. Pemimpin yang jujur, tegas, tetapi adil itu tidak akan pernah datang kecuali kita mempersiapkan diri menjadi pemimpin itu. Jangan berharap zaman keemasan akan datang jika kita hanya menunggu. Kitalah yang membuat semua itu mungkin terjadi. Berhentilah menunggu. Mulailah  mengerjakan sesuatu yang diyakini dapat membantu mempercepat hari baru yang lebih bermutu. Jaman keemasan akan datang bila cara berpikir dan bertindak adalah berkualitas emas.

Buku ini berisi 7 Bab yang dikemas dalam bentuk obrolan santai tapi sangat serius antara seorang ponakan dengan pak De-nya. Materi yang disampaikan dalam buku ini sangat berisi namun kemasan berbentuk obrolan membuat tulisan ini mudah untuk dipahami dan cocok untuk berbagai kalangan baik mahasiswa, dosen, ahli, politikus, negarawan, maupun masyarakat umum. Pesan moral, cara berpikir yang benar, landasan ekonomi, kebijakan, sumberdaya alam, carut marutnya bangsa ini, spiritual hingga bagaimana kita menatap kedepan bangsa, semuanya dibahas dalam buku ini secara menarik dan berisi.

Buku ini tersedia di Gramedia diseluruh Indonesia dan di FORCI Development Gedung Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Selamat membaca untuk menyambut Indonesia Baru.

Sinopsis: Udara politik di Indonesia semakin pengab dari waktu ke waktu. Rakyat menjadi kehilangan harapan untuk dapat menggapai hidup yang lebih sejahtera. Hampir semua lembaga publik tidak dapat dipercaya. Rakyat sebagai syah dari negara bebas bersuara tetapi tanpa daya. Wakil rakyat tak acuh terhadap rakyat yang memberinya mandat. Situasi ini secara ringkas dapat dikatakan sebagai jaman “kafilah menggonggong, anjing berlalu”

Perubahan harus dimulai dari cara kita memandang persoalan dan lingkungan di sekitar kita. Hari baik tidak akan pernah datang bila kita sendiri tidak menjemputnya. Pemimpin yang jujur, tegas, tetapi adil itu tidak akan pernah datang kecuali kita mempersiapkan diri menjadi pemimpin itu. Jangan berharap jaman keemasan akan datang jika kita hanya menunggu, Kitalah yang membuat semua itu mungkin terjadi. Berhentilah menunggu. Mulailah mengerjakan sesuatu yang diyakini dapat membantu mempercepat datangnya hari baru yang lebih bermutu. Jaman keemasan akan datang bila cara kita berpikir dan bertindak adalah berkualitas emas.

1.1 Fenomena

Apa dijamin? Pertanyaan seperti ini sangat umum terjadi dalam perdebatan antara dua pihak yang berbeda ide. Berikut ini adalah beberapa contoh dalam kehidupan nyata:

1. Misalnya program “busway” di Jakarta untuk mengatasi masalah lalu lintas yan g semakin semrawut. Pihak yang tidak setuju dengan program ini lalu mengajukan pertanyaan apakah dengan program busway lalu lintas di Jakarta dijamin menjadi lebih teratur?

2. Seorang dokter memberi saran kepada pasiennya yang menderita sakit sangat parah agar dirawat inap di rumah sakit. Pasien mengajukan pertanyaan apakah rawat inap menjamin kesembuhan dirinya?

3. Apakah tingkat pendidikan yang tinggi merupakan jaminan bagi seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang memberikan pendapatan layak? Fakta menunjukkan bahwa banyak lulusan perguruan tinggi yang juga sulit mencari pekerjaan.

1.2 Diskusi

Jika adanya suatu peristiwa tidak menjamin terjadinya peristiwa lain yang diharapkan apakah peristiwa pertama sebaiknya tidak diadakan saja? Ini sekedar pertanyaan balik untuk mengejutkan otak penanya agar bangun. Hingga hari ini kehadiran DPR hasil pemilu demokratis (peristiwa pertama) belum dirasakan manfaatnya dalam memperbaiki kehidupan rakyat banyak (peristiwa yang diharapkan). Apakah fenomena ini berimplikasi bahwa pemilu demokratis atau bahkan DPR itu sendiri seharusnya tidak ada? Apakah kita harus membubarkan lembaga peradilan karena hingga hari ini kita belum merasakan adanya keadilan di negara kita? Apakah lembaga kepolisian perlu dibubarkan karena kita belum merasa terayomi? Itulah model debat kusir tanpa struktur dan logika yang benar.

Mari kita memasuki substansi yang lebih serius. Dalam berargumen, kita harus memperhatikan dua syarat, yakni syarat keharusan (necessary condition) dan syarat kecukupan (sufficient condition). Syarat keharusan adalah suatu kondisi yang dibutuhkan agar kondisi lain dapat terjadi. Misalnya, lulusan fakultas hukum merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diterima menjadi jaksa. Namun, lulus fakultas hukum saja belum menjamin seseorang dapat diterima menjadi jaksa, masih ada syarat lain yang harus dipenuhi. Tetapi bila kita menjumpai seorang jaksa, pastilah dia lulusan fakultas hukum. Syarat kecukupan adalah suatu kondisi yang “menjamin” terjadinya kondisi lainnya. Kembali ke contoh jaksa di atas. Jika lulus fakultas hukum merupakan syarat keharusan seseorang dapat diterima menjadi jaksa, maka jaksa manapun yang kita jumpai pasti dia lulusan fakultas hukum. Jadi, jaksa merupakan kondisi cukup untuk memastikan bahwa orang tersebut lulusan fakultas hukum. Bila kita menjumpai seseorang yang bukan jaksa, tidak lalu dapat disimpulkan bahwa orang tersebut bukan lulusan fakultas hukum. Tetapi bukan lulusan fakultas hukum merupakan syarat kecukupan bagi seseorang untuk tidak dapat menjadi seorang jaksa. Oleh karena itu, setiap anda menjumpai seseorang yang tidak lulus dari fakultas hukum, maka dia pasti bukan seorang jaksa.

Urian singkat di atas sudah cukup memadai untuk menganalisis apakah pertanyaan yang meminta jaminan adalah tepat atau tidak. Pembangunan busway jelas bukan kondisi kecukupan bagi tertibnya lalu lintas di Jakarta. Demikian juga rawat inap

adalah bukan kondisi kecukupan bagi sembuhnya seorang pasien. Umumnya, syarat kecukupan sulit ditemukan. Syarat keharusan lebih mudah dirumuskan. Kumpulan syarat kecukupan sangat mungkin menjadi syarat kecukupan; artinya, suatu kondisi secara individual merupakan syarat keharusan tetapi secara bersama dapat saja membentuk syarat keharusan. Dengan memahami kaidah berargumen yang baik, debat kusir yang tidak berujung pangkal dapat dihindari. Satu hal yang perlu dicamkan adalah bahwa kaidah berargumen yang benar hanya memberikan kesimpulan yang “valid,” bukan kesimpulan yang pasti benar. Validitas dan kebenaran merupakan dua hal yang berbeda.

Kesimpulan yang tidak valid dapat saja benar. Tetapi kebenaran seperti ini hanya bersifat kebetulan yang tidak dapat dijadikan pegangan. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Para pembela fanatik sistem kapitalisme seringkali menggunakan kehancuran sistem sosialisme sebagai argumen untuk membenarkan sistem kapitalisme. Sistem sosialis-komunis yang telah membawa kehancuran sosial di beberapa negara tidak lantas membuktikan atau bahkan menjamin bahwa sistem kapitalis pasar bebas yang menjadi lawannya akan memberikan kejayaan bagi masyarakat yang mempraktekkannya.1

Kita belum tahu apakah sistem kapitalisme dapat bertahan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Mungkin saja ada sistem lain yang berbeda sama sekali dari keduanya yang dapat menyejahterakan manusia secara adil dan berkelanjutan. Sistem yang berlandaskan pada paham Pancasila boleh dicoba. Sistem sosial berlandaskan pada paham aga ma telah pernah dicoba dan jaya di beberapa tempat. Hari ini, kita tidak menjumpai sistem teokratis semacam itu. Artinya, sistem teokrasi tersebut telah ditinggalkan orang juga.

Akhir-akhir ini nama Paskah Suzzeta disebut-sebut sebagai salah satu anggota DPR yang menerima aliran dana BI. Sangat manusiawi bila yang bersangkutan membantahnya untuk menyelamatkan diri. Salah satu argumen yang digunakan adalah bahwa dia berposisi sebagai kepala BAPPENAS. Suatu badan yang bertanggung jawab membuat “rencana pembangunan nasional.” Rencana pembangunan nasional tersebut harus atau bahkan pasti dapat dipercaya. Kalau tidak dapat dipercaya, maka rusaklah negara ini. Oleh karena itu, sebagai ketua badan yang membuat rencana pembangunan nasional pastilah orang yang dapat dipercaya. Jadi, bila Paskah mengatakan bahwa dirinya tidak ikut menerima uang, maka Paskah benar-benar tidak menerima uang. Orang

Jawa bilang, bahwa argumen seperti ini adalah argumen yang ngoyo woro - melantur. Menggelikan tentu saja. Kita tidak perlu repot melawan argumen semacam ini. Jaksa, hakim, dan polisi yang semestinya merupakan lembaga yang sangat dapat dipercaya oleh publik dan menjadi sapu yang sangat bersih ternyata banyak tersandung masalah, sehingga kita terpaksa membentuk KPK.

1. Friedman, Kenneth S. 2003. Myths of the Free Market. Algora Publishing, New York.

¹Hasil Fokus Diskusi FORCI Development³, Kamis 26 April 2012

²Peneliti di FORCI Development

³Center For Forestry Organization Capacity and Institution Development

Faculty of Forestry-Bogor Agricultural University

Membahas Kehutanan dan Hutan Rakyat secara umum menjadi topic yang dipilih pada kamisan forci.dev (kamis, 26 April 2012). Kehidupan manusia pada dasarnya sangat berdampingan dengan hutan, dimulai dari peradaban berburu dan meramu hingga mencapai peradaban millennium yang segala sesuatu telah berhubungan dengan teknologi terkini. Terlepas dari definisi yang biasa dijelaskan di dalam ruang-ruang perkuliahan, kali ini Bapak Agus Budi W sebagai narasumber mencoba untuk memberikan sebuah pemahaman/kerangka pikir sederhana mengenai hutan rakyat yang mungkin sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam teks atau definisi yang dikembangkan kebanyakan. Konteksnya hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh rakyat, entah itu hutan Negara yang dikelola ataupun yang berada di tanah hak milik. Dengan begini, hutan rakyat tidak dikecilkan dengan status kepemilikan lahan, yang terpenting untuk menjadi sorotan adalah siapa yang mengelolahnya. Perjalanan yang mengawali hadirnya hutan rakyat disebabkan dengan keadaan massifnya eksploitasi Sumber Daya Hutan (SDH) di luar Jawa yang berujung pada kira-kira tahun 80an, hal ini membuat kayu komersial yang diperdagangkn di pasar internasional di hutan luar jawa sudah sangat memburuk, pada tahun 90an bahan baku alam tidak lagi dapat memenuhi permintaan industry. Kondisi ekonomi ini mendorong berkembangnya hutan rakyat. Kepastian investasi yang nantinya bisa dibeli industry serta intensif harga mendorong masyarakat secara massif melakukan penanaman di lahan-lahan miliknya ataupun lahan-lahan Negara. Data statistic menunjukkan bahwa luasan hutan rakyat 2.80 juta hektar pada tahun 2010. Meningkatnya luasan hutan yang dikelola rakyat memunculkan kebijakan-kebijakan yang mengharuskan adanya institusi formal yang mengatur serta menjalankan kegiatan masyarakat dalam mengelola hutan, mengharuskan sertifikasi yang mengadopsi sebuah standar. Hal ini perlu dicermati, pemikiran-pemikiran atau perspektif yang hadir dari luar system mengatakan perlunya unit manajemen, namun bila dicermati, kegiatan pengolahan hutan oleh masyarakat sesungguhnya telah dapat berjalan sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki, mereka adalah subjek yang bisa menentukan sendiri kesepakatan yang menghadirkan sebuah keputusan, selama ada kesetaraan, maka tidak perlu dijadikan permasalahan. Namun kenyataannya system dari luar malah menjadi kendala terhadap hutan rakyat. Aturan-aturan tersebut menjadi pembatas ruang gerak rakyat. Mengapa hutan rakyat? Tema ini diambil untuk menjelaskan secara umum mengenai hutan rakyat, bukan sekedar mengenai supply dan demand didalam system pengolahannya. Hal ini menyangkut kepada keadilan ruang penghidupan, keadilan ruang ekonomi rakyat, keadilan yang sampai saat ini belum memberikan kontribusi terhadap mereka yang memang berhak untuk mendapat keadilan. Rakyat Indonesia sesungguhnya sudah sangat terbiasa dalam mengelolah hutan, beberapa contoh seperti Sungai Letik yang hutannya sudah disertifikasi baik, Repong Damar yakni hutan dammar mata kucing yang juga terpelihara baik sampai saat ini oleh rakyat didalamnya. Namun yang terjadi pada saat ini adalah mereka yang telah terbiasa hidup berdampingan serta selaras dengan hutan dimarginalkan, terpinggirkan. Ada ketidakadilan oleh Negara ini terhadap warga negaranya, orang yang sudah dari lahir dan besar di suatu desa di dalam hutan, namun karena munculnya hak penguasaan hutan (ex: perhutani), masyarakat tidak bisa mengakses hutan seperti kebiasaan mereka secara turun temurun selama ini, kalaupun ada relasi harus diwadahi oleh pihak berwenang. Selain itu, banyak dari mereka juga tidak terlepas dari tuduhan-tuduhan merusak hutan, mereka yang dulunya begitu selaras dengan hutan, mereka yang memiliki kearifan lokal, mereka yang dengan keterbatasannya terkadang dikambing hitamkan begitu saja. Lalu bagaimana kah cara untuk mengembalikan ruang keadilan kepada masyarakat?

Mengikuti dinamika kehutanan yang terus berkembang, sebuah fakta menunjukkan bahwa pengelolaan hutan skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa ternyata jauh lebih baik dibanding pengelolaan hutan skala besar, dalam hal ini dilakukan oleh perhutani di jawa. Ini ditunjukkan dengan data luasan Hutan rakyat di Jawa tahun 2010 sebesar 2,74 juta Ha (BPKH XI 2010) dan Perhutani di Jawa tahun 2011 sebesar 2,4 juta Ha (Perhutani 2011). Hal ini tentu mematahkan mitos yang pernah berkembang bahwasanya, “apakah masyarakat bisa mengelola hutan dengan baik?”. Tentu dengan hadirrya fakta tersebut setidaknya memberikan jawaban bahwa masyarakat itu bisa mengelola hutan dengan baik. Dari berbagai aspek yang kemudian ditinjau untuk mengetahui apasajakah yang menjadi modal masyarakat dalam mengelola hutan sehingga menghasilkan hasil yang signifikan tersebut kemudian didapatkan salah satunya adalah modal sosial. Modal sosial ini dipandang menjadi salah satu modal yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan pengelolaan hutan dengan hasil yang baik dan signifikan seperti yang terjadi sekarang ini. Ketika modal sosial kemudian dijadikan bahasan sebagai salah satu modal masyarakat dalam mengelola hutan, tentu perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa modal sosial itu. Pendefinisian ini yang nantinya digunakan sebagai dasar menentukan seperti apakah modal sosial yang dimaksud sebagai modal masyarakat dalam mengelola hutan. Dari hasil diskusi bersama dan mempertimbangkan pandangan para ahli serta realitas yang terjadi, kemudian diperoleh definisi bersama mengenai modal sosial. Definisi modal sosial adalah suatu interaksi antarindividu yang kemudian membentuk suatu komunitas yang didalamnya terdapat nilai-nilai bersama sehingga terbentuk kepercayaan dan memiliki tujuan bersama. Dari definisi ini, setidaknya ada 5 hal yang harus ada sehingga itu disebut modal sosial yaitu (1) interaksi, (2) komunitas, (3) nilai, (4) Kepercayaan, dan (5) tujuan bersama. Keempat hal tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan membangun. Ketika semua hal itu sudah terbentuk, maka akan menjadi sebuah modal sosial yang dimiliki oleh komunitas dalam melakukan sesuatu. Namun perlu dipahami pula bahwa masing-masing hal diatas juga perlu di tinjau kembali satu per satu. Interaksi itu seperti apa, komunitas yang mana, nilai apa, kepercayaan yang seperti apa, dan tujuan bersama yang seperti apa pula. Ini perlu diperhatikan karena banyak faktor diluar kekuatan sosial yang dapat membentuk adanya hal-hal tersebut seperti kekuatan financial maupun kekuatan otoritas pihak-pihak yang kemudian dapat membangkitkan kekuatan massa melalui kekuasaan maupun posisi yang dimilikinya sehingga kepercayaan dan tujuan yang diangkat kemudian adalah suatu paksaan. Nah kemudian seperti apakah modal sosial yang dimaksud sehingga pengelolaan hutan di Jawa ini dapat berkembang dengan baik. Jika mengacu pada definisi yang ada kemudian dapat diperoleh titik penting bahwa kejelasan hak akses maupun aset, kemudian potensi pasar serta kebutuhan akan hutan, oleh masyarakat di Jawa telah memacu masyarakat untuk menanam. Budaya interaksi yang ada dalam masyarakat Jawa tentu banyak membentuk komunitas-komunitas yang kemudian tertanam nilai-nilai didalamnya yang kemudian di anut bersama. Karena proses interaksi yang terbangun serta kesamaan nilai yang dianut membuat individu-individu dalam komunitas tersebut saling memiliki trust atau kepercayaan sehingga tujuan-tujuan bersama dapat dilakukan. Masuk dalam realitas yang terjadi bahwa masyarakat yang memang sejak dulu berjiwa bercocok tanam, kemudian adanya potensi dibidang kehutanan, masyarakat mulai menanam pohon. Karena adanya proses interaksi sehingga kegiatan menanam pohon yang dilakukan ini menular ke orang-orang yang berinteraksi beserta berbagai cara yang dilakukan. Hal ini tentu terjadi karena sudah terjadi kepercayaan antar orang yang berinteraksi dalam komunitas tersebut sehingga tujuan mereka untuk menanam, menjaga, serta memperoleh hasil dari yang mereka tanam dapat tercapai. Disitulah modal sosial bekerja disamping modal-modal lain yang ikut mengembangkan berhasilnya smal scale forestry di Jawa seperti modal financial, modal sumberdaya, modal teknologi, maupun yang lainnya. Hal ini juga menandakan bahwasannya memandang modal sosial sebagai modal berhasilnya small scale forestry secara linier namun harus secara holistik yaitu dipandang secara menyeluruh dari berbagai aspek dan kemungkinan yang ada. Dalam berbagai kegiatan, program, maupun kebijakan yang akan di implementasikan kepada sebuah komunitas masyarakat seharusnya modal sosial ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Identifikasi terhadap modal sosial yang ada dalam masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan terhadap kegiatan, program, maupun kebijakan yang akan dilakukan tersebut. Terkadang banyak kegiatan, program, maupun kebijakan yang akan di implementasikan dalam suatu komunitas masyarakat kurang memperhatikan modal sosial yang ada dalam komunitas tersebut dan justru lebih memakai pandangan dari pembuatnya. Hal itu tentu sangat berdampak pada tatanan yang telah ada dan dianut oleh masyarakat dan dapat merusak modal sosial yang telah ada. Selain membuat banyak program, kegiatan dan kebijakan terbengkalai dan gagal dilaksanakan, juga terkadang hal-hal semacam itu dapat merusak nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat, ketergantungan masyarakat, ketidakmandirian masyarakat, serta hilangnya trust dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu, proses identifikasi terhadap modal sosial yang ada dalam masyarakat menjadi hal fundamental untuk diperhatikan apabila akan masuk dalam komunitas masyarakat.

This article provides the contribution of private forest to household income. Private forest has the ecological and economic functions. One of the ecological functions is hydro-orological function, while the economic function is as one of the income source for the owner.

This article used the secondary data from the survey of Upper Cimanuk Watershed Management at 1996. The results of the research indicate that the contributions of private forest to the total income of household are different: for upper zone (31,5%), middle zone (5,6%) and lower zone (10,2%). Those differences are highly correlated with the extent degree of land fertility.

Lengkapnya dapat di download di sini

Pertanian merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia.

Ketika kita merayakan Hari Tani Nasional 24 September 2012, nasib petani tetap tak menentu. Sebagian besar petani tetap tak punya tanah dan berpenghasilan rendah. Kemiskinan dan ketidakadilan tetap merata di desa-desa. Petani tetap minim perlindungan dan lemah daya.

Di tengah minimnya perhatian negara terhadap petani, secercah harapan baru memancar. Dewan Perwakilan Rakyat (Komisi IV) tengah menyusun RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Inisiatif ini terasa istimewa dan sejenak mengundang apresiasi.

Namun, setelah membaca draf naskah akademik dan RUU tersebut, penulis menemukan sejumlah substansi kritis. Betapa naskah akademik dan RUU yang ada terasa kental nuansa ekonomi-politik pertanian yang liberal dan kapitalistik.

Substansi RUU ini juga belum mencerminkan masalah-masalah pokok yang dihadapi petani. RUU ini juga tak menempatkan konflik agraria sebagai masalah pokok dan tak cukup kuat menunjukkan ketimpangan penguasaan alat produksi. Tak digambarkan ketidakadilan proses produksi dan distribusi hasil pertanian. Tak ada uraian butir-butir “hak asasi petani”.

Lebih jauh, tak dijelaskan peta jalan (road map) perlindungan dan pemberdayaan petani yang dimaksud. Tidak pula dipastikan posisi dan peran dari organisasi tani dan peran berbagai pihak dalam perlindungan dan pemberdayaan petani.

Yang fatal, naskah akademik dan RUU ini sama sekali tak menempatkan pembaruan (reforma) agraria sebagai solusi utama penumpas ketakterlindungan dan ketakberdayaan petani.

Berdayakan Petani

Agenda legislasi ini penting bagi petani Indonesia. Untuk menyempurnakannya, penulis mengajukan sejumlah saran substansial. Pertama-tama perlu dipetakan ulang seluruh masalah pokok yang dihadapi petani Indonesia. Kenapa selama ini petani tak terlindungi dan tak berdaya?

Dalam hal pilihan ekonomi-politik pertanian, segi keadilan sosial yang dikandung Pancasila mestilah jadi obor pemandu. Semangat kebangsaan dan kerakyatan dalam pengelolaan agraria menurut UUD 1945 jadi landasan konstitusional, dengan memaknai Indonesia sebagai bangsa besar bercorak agraris.

Masalah-masalah pokok yang dihadapi petani perlu diuraikan utuh. Masalah yang terdapat di hulu perlu dikenali, seperti pemilikan tanah, modal dan faktor-faktor produksi utama. Di tengah (bibit, pupuk, teknologi, dan sarana produksi lain), serta di hilir seperti pengemasan dan pemasaran produk pertanian. Ketiganya perlu dikaji dan dicarikan solusi utuh.

Realitas konflik agraria dan sengketa pertanahan serta ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah (lahan pertanian) sebagai alat produksi perlu jadi perhatian khusus. Konflik dan ketimpangan yang mengalir sepanjang sejarah bangsa, mendesak ditangani dan dituntaskan.

Sebab-sebab konflik dan ketimpangan pemilikan/penguasaan tanah pertanian tak lepas dari politik agraria (khususnya: pertanian) yang tak memihak petani. Diperlukan solusi mendasar dan komprehensif guna menangani konflik dan mengurangi ketimpangan ini.

Ketidakadilan proses produksi dan distribusi hasil pertanian masih kuat menjepit petani. Untuk itu diperlukan penataan produksi pertanian dan pola distribusi baru yang lebih menjamin keadilan dan kesejahteraan petani sebagai produsen sekaligus konsumen.

Peta jalan perlindungan dan pemberdayaan petani perlu disusun sistematis dan utuh. Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani mestilah matang dan menyentuh semua masalah serta solusi mendasar. Perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan partisipatif, demokratis dan konsisten. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan objektif dan cermat.

Selama ini perjanjian internasional di bidang pertanian telah menjadikan petani Indonesia makin tak terlindungi dan kian tuna-daya. Diperlukan peninjauan ulang (renegosiasi) atasnya agar adil. Petani dan organisasi tani perlu ditempatkan sebagai motor utama perubahan nasib petani. Pemerintah jadi regulator dan fasilitator perlindungan dan pemberdayaan petani.

Yang tak boleh luput, seluruh upaya ini haruslah menyentuh jantung dan akar persoalan sekaligus solusinya. Pelaksanaan pembaruan agraria sejati merupakan fondasinya. Selain penataan pemilikan/penguasaan tanah (landreform), mendesak dikembangkan pembangkitan ekonomi di lapangan pembaruan agraria, melalui koperasi tani atau badan usaha milik petani.

RUU ini perlu mengakomodasi aspirasi substansial dari kalangan petani di lapangan. Perlu digencarkan konsultasi publik dengan kelompok atau organisasi tani sejati yang bergerak di berbagai wilayah.

Niat dan kemauan politik untuk melindungi dan memberdayakan petani perlu diapresiasi. Selebihnya, substansi legislasi hendaknya memampukan petani berdiri di atas kakinya sendiri. Jika petani berdaya, niscaya bangsa dan negara berjaya. Selamat Hari Tani Nasional 2012.

*Penulis adalah Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria.

Sumber: http://www.shnews.co/detile-8354-mari-berdayakan-kaum-tani.html

Bedah Buku dan Lokakarya HAPKA XV Tahun 2012 Alumni Fakultas Kehutanan IPB

Bedah Buku, dengan judul:

KEMBALI KE JALAN LURUS: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan

Tanggal : 12 Sepetember 2012 Pukul : 08.00-17.00 WIB Tempat : IPB-International Convention Center Pemakalah – Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS – Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, MA Pembahas Utama – Dr. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA – Ir. Nana Suparna Moderator Ir. Haryanto R. Putro, MS [nb] Buku “Kembali ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan”