Refleksi 20 Tahun Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari

Catatan sementara yang dibuat berdasarkan hasil diskusi peringatan 20 tahun sertifikasi pengelolaan hutan lestari di Bogor, 7 April 2016[1][2]

Disampaikan oleh Hangga Prihatmaja dalam Serial Diskusi Nusantara ke-84

 

Tujuan (dan semangat) Refleksi

  1. Memahami apakah sertifikasi sebagai instrumen ekonomi dan instrumen pasar dalam kurun waktu 20 tahun sudah benar-benar memberi dampak perubahan menuju perbaikan kebijakan dan tatakelola hutan, serta SDA dan lingkungan pada umumnya.
  2. Menarik pelajaran untuk membuat kerangka tindakan ke depan, termasuk menjawab fenomena perluasan manfaat instrumen ini terhadap sektor dan komoditi lain.

 

Refleksi Tahap Inisiasi Sistem Sertifikasi

Tahap ini diakui sebagai tahap yang tidak mudah.

Berawal dari keprihatinan global atas angka kerusakan hutan dan keinginan yang kuat untuk melestarikan hutan alam. Sertifikasi dipercaya sebagai instrumen yang dapat menjawab keprihatinan dan keinginan tersebut. Setidaknya agar laju kerusakan hutan dapat ditekan secara nyata. Ide sertifikasi Pengelolaan Hutan lestari (PHL) muncul, setelah langkah lain berupa boikot atas hasil hutan tropis dipandang tidak efektif dan tidak lagi masuk akal. Selain itu pemboikotan tersebut kurang sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi negara-negara pemilik hutan tropis yang notabene memiliki predikat sebagai negara berkembang. Sehingga ide sertifikasi produk-produk hutan tropis yang dihasilkan secara lestari mulai berkembang.

Keprihatinan dan keinginan yang sama juga muncul di tingkat nasional. Hal tersebut memunculkan reaksi serupa yang mendukung perkembangan ide sertifikasi PHL. Sehingga skema sertifikasi PHL dibangun oleh pemerintah melalui Dirjen PH (Dephut) pada kisaran tahun 1990an. Ketika itu pemerintah memberikan dukungan sekaligus fasilitasi agar Presiden Soeharto memberikan persetujuan untuk membangun skema sertifikasi PHL yang bernama sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang diketuai oleh Prof. Emil Salim. Hasil dari proses tersebut adalah terbentuknya Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang bersifat sukarela (voluntary) tergantung dari kebutuhan pasar.

Refleksi Tahap Pengembangan Skema Sertifikasi

Dalam tahap ini, bersamaan dengan pengembangan skema sertifikasi LEI, komitmen dan konsistensi dukungan pemerintah secara politik sangat fluktuatif dan cenderung menurun. Fakta yang akhirnya lebih kental terbaca adalah “committed but actually not consistent”. Ketidakkonsistenan ini antara lain terlihat dari pemenuhan jatah tebang tahunan yang diketahui tingkat penebangan lestari sebenarnya adalah 25 juta m3/tahun, namun jatah tebang tahunan yang disepakati oleh pemerintah adalah 44 juta m3/tahun. Padahal jumlah kayu tebangan yang beredar di pasar adalah sebesar 65 juta m3/tahun.

Ketidakkonsistenan lain yang terjadi adalah ketika pemerintah merubah sifat instrumen sertifikasi PHPL menjadi wajib (mandatory) dengan tetap memiliki semangat pendekatan pasar. Hal ini sudah tentu berbenturan langsung skema sertifikasi LEI yang bersifat voluntary dengan sistem yang sedang dikembangkannya.

Pada awalnya skema sertifikasi PHPL mandatory hanya menyasar sektor hulu pengelolaan hutan pada tingkat unit manajemen pengelolaan hutan. Namun kemudian mengalami perluasan sasaran untuk sektor hilir (industri). Untuk yang terakhir ini PHPL mengalami metamorfosa menjadi verifikasi legalitas kayu (VLK). Kedua skema sertifikasi mandatory tersebut diikat ke dalam satu sistem yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), walaupun saat ini terjadi pergeseran makna SVLK yang hanya diasosiasikan dengan VLK saja.

Menilik sejarah metamorfosa PHPL menjadi SVLK, secara singkat bahwa SVLK dibangun secara mandatory sebagai tindak lanjut atas komitmen pemerintah Indonesia dalam menjawab kebijakan parlemen Uni Eropa tentang perdagangan kayu tropika basah di pasar Uni Eropa yang disebut dengan European Regulation 995/2010 (European Union Timber Regulation/EUTR). Di mana di dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa seluruh produk hasil hutan kayu tropika yang berasal dari negara-negara dengan resiko tinggi yang masuk ke pasar Uni Eropa harus melalui suatu mekanisme yang disebut Sistem Uji Tuntas Ketertelusuran (Due Diligence System/DDS). Kebijakan ini cukup merepotkan mengingat Indonesia masih termasuk ke dalam golongan negara beresiko tinggi yang diukur dengan beberapa pendekatan di mana di antaranya adalah: Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Tata Kelola Hutan yang diterbitkan oleh Transperancy International. Pada akhirnya pada tahun 2011 pemerintah Indonesia menindaklanjuti komitmennya dengan menandatangani perjanjian kemitraan sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA) di bawah kerangka Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) yang kemudian lebih dikenal sebagai FLEGT-VPA. Namun hal tersebut belum cukup karena produk hasil hutan dari Indonesia belum bisa masuk ke dalam kategori green line pasar Uni Eropa. Karena pemerintah Indonesia harus melakukan tindak lanjut yang lebih lanjut dengan mendapatkan FLEGT license yang menunjukkan bahwa produk hasil hutan dari Indonesia sudah benar-benar memenuhi kriteria EUTR. Namun proses mendapatkan FLEGT license ini masih harus melalui jalan yang panjang. Sehingga untuk menempuh jalan yang panjang tersebut pemerintah Indonesia mengukuhkan VLK sebagai satu-satunya cara substansial dan langkah awal terbaik menuju PHL. Karena banyak anggapan saat ini bahwa PHL (Sustainable Forest Management/SFM) itu sendiri hampir mustahil untuk dicapai.

Metamorfosa tersebut terjadi bukan hanya pada terminology PHPL menjadi SVLK, namun juga kepada maksud pembentukan skema sertifikasi PHPL. Karena pada awalnya skema sertifikasi PHPL dibangun atas tuntutan pengelolaan hutan yang lestari, namun pada akhirnya PHPL dan VLK di dalam SVLK dibangun sebagai kebutuhan pendekatan pasar internasional, terutama Uni Eropa.

Padahal di sisi lain terdapat skema sertifikasi PHL lainnya yang bersifat voluntary yang berlaku secara internasional, yaitu FSC dan PEFC (versi diakui untuk Indonesia disebut IFCC-PEFC) yang sudah dinyatakan green line di pasar internasional manapun. Kedua skema sertifikasi yang berlaku secara internasional tersebut sangat mempengaruhi perkembangan skema sertifikasi LEI dan SVLK yang memang hanya berlaku di tingkat nasional saja. Bahkan bukan hanya mempengaruhi namun juga menimbulkan polemik dan tarik-menarik klaim keunggulan skema masing-masing. Sampai pada akhirnya LEI tampak sebagai pihak yang “kalah” karena berdasarkan tinjauan pasar sistem sertifikasi LEI kurang diminati. Selain itu kekalahan LEI tersebut diakibatkan oleh kontribusi pemerintah yang menjadikan sistem sertifikasi SVLK sebagai sistem sertifikasi mandatory. Bukan hanya membuat LEI tersingkirkan dari kancah sertifikasi kehutanan Indonesia, tetapi SVLK telah mengaburkan esensi sertifikasi yang secara ideologis seharusnya beyond compliance to regulation.

Refleksi Tahap Implementasi

Pada tahap ini, aspek-aspek ideologis dari pelaksanaan sertifikasi sering tidak bisa dijalankan, karena dianggap tidak seiring dan sejalan dengan semangat dan orientasi bisnis. Proses sertifikasi membuat bisnis tidak lagi praktis dan sederhana, bahkan justru menjadi sumber tambahan beban pengeluaran yang tidak memiliki nilai tambah atas harga jual dasar sebagai bentuk premi/kompensasi atas komitmen terhadap sertifikasi. Bisa dibilang harga premium atau biaya kompensasi hanya sekadar angan-angan belaka.

Lain halnya jika unit manajemen pengelola hutan mampu ber-silat lidah dalam negosiasi bisnis untuk meyakinkan pasar bahwa harga premium merupakan hak pemilik sertifikasi hutan. Karena diketahui selama sejarah pelaksanaan sertifikasi hutan dalam kurun 20 tahun terakhir, terdapat unit-unit manajemen pengelola hutan yang mampu mendapatkan harga premium sebesar 7% – 300% dari harga jual biasa. Namun demikian para pelaku usaha yang berhasil mendapatkan harga premium tersebut jarang mengaku atau berbagi informasi tentang hal ini dalam berbagai kesempatan seminar dan/atau lokakarya. Ini merupakan keprihatinan tersendiri.

Dari cerita di atas muncul pertanyaan, “Jika proses sertifikasi rumit dan mahal, kenapa masih banyak unit manajemen yang mau menjalankannya?” Sehingga timbul spekulasi bahwa kemauan menjalankan proses sertifikasi lebih dikarenakan alasan kesadaran sendiri sampai dengan keterpaksaan.

Dalam proses pelaksanaan sertifikasi PHL ternyata mendukung pengembangan jenis bisnis lain untuk membantu pemenuhan persyaratan sertifikasi. Bisnis tersebut antara lain lembaga sertifikasi (LS), konsultan, para penilai/auditor yang nyata dampaknya bisa mendukung jalan hidup para pelaku. Tidak ada yang salah dengan situasi yang demikian tersebut. Hanya saja perkembangan bisnis pendukung sertifikasi telah menciptakan zona nyaman dan aman sehingga membuat para pelaku kurang sensitif atas hal-hal esensial-ideologis ketika menjalankan sistem sertifikasi PHL. Bahkan kondisi nyaman dan aman tersebut telah mengaburkan semangat awal pembangunan sistem sertifikasi PHL. Saking nyaman dan amannya, sebagian pelaku bisnis pendukung sertifikasi tidak lagi mempersoalkan makna mandatory dan voluntary. Hingga akhirnya kondisi ini memunculkan isu pengendalian integritas dan kompetensi penilai/auditor yang layak. Jika isu terkait integritas dan kompetensi ini semakin merebak bukan tidak mungkin akan menciptakan dimensi sertifikasi baru, yaitu certification watch.

Selanjutnya terdapat pula isu klaim antar skema sertifikasi, sebagaimana disinggung dalam bagian sebelumnya. Masing-masing skema tersebut berebut klaim mengenai kesesuaian/kompatibilitas dengan permintaan pasar serta mana skema yang paling mendukung upaya kelestarian unit manajemen pengelola hutan dalam kerangka ekonomi, ekologi, dan sosial. Hal ini memunculkan tuntutan untuk menakar kompatibilitas antar skema hingga sampai pada keinginan beberapa skema untuk memiliki pengakuan bersama (mutual recognition). Misalnya, sebagaimana digambarkan oleh proses mutual recognition LEI dengan FSC walaupun pada akhirnya, karena pihak LEI yang cenderung kurang siap, LEI telah kehilangan kesempatan untuk membangun mutual recognition tersebut. Padahal di sisi lain, dalam kurun waktu yang sama hasil penelitian PEFC menunjukkan bahwa skema LEI lebih dekat ke skema PEFC. Namun bak gayung tak bersambut, LEI terkesan menjaga jarak dari PEFC hingga akhirnya peluang tersebut dimanfaatkan oleh IFCC (Indonesian Forestry Certification Cooperation/Kerjasama Sertifikasi Kehutanan) sampai pada akhirnya terbentuk standar PHL IFCC yang diakui penuh oleh PEFC per Oktober 2014.

Dalam pada itu muncul klasterifikasi yang entah dimulai oleh siapa dan kapan. Bahwa skema LEI diakui jauh lebih sederhana dan lebih pas untuk hutan skala kecil, misalnya hutan rakyat. Sedangkan skema FSC lebih cocok untuk hutan alam dan IFCC-PEFC lebih cocok untuk hutan tanaman. Sehubungan dengan yang terakhir disebutkan karena hal itu didasarkan pada persyaratan pembatasan pembangunan hutan tanaman yang diperkenankan untuk disertifikasi IFCC-PEFC adalah yang dibangun setelah 31 Desember 2010 (cut-off year 2010). Tentu saja hal ini lebih bisa dipenuhi oleh pelaku usaha hutan tanaman ketimbang mengikuti persyaratan FSC yang menentukan periode cut-off year 1994. Bukan hanya itu!! Pasar cenderung menginginkan sertifikasi FSC dan IFCC-PEFC ketimbang LEI. Sekali pun ada yang meminta sertifikasi LEI, pasar cenderung enggan untuk mengklaim produk LEI tersebut dengan mencantumkan logo LEI pada produknya. Setelah ditelusuri lebih dalam, tidak ada alasan yang jelas dibalik keengganan pasar dalam mencantumkan logo LEI.

Fenomena Sertifikasi PHL

Bisa dibilang harga premium atas produk hasil hutan yang tersertifikasi merupakan hal yang diharapkan oleh para pelaku usaha kehutanan, sebagaimana telah disebutkan di dalam bagian sebelumnya. Namun demikian harga premium masih menjadi fenomena yang terletak di antara mimpi dan kenyataan. Selain itu pelaksanaan sertifikasi PHL diwarnai berbagai ketimpangan yang fenomenal. Salah satunya adalah sertifikasi PHL yang dimanfaatkan sebagai instrumen abuse of power. Hal ini terlihat dari maraknya praktek pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum aparat pemerintah (dinas pemerintah, TNI/Polri) terhadap transportasi angkutan kayu bersertifikat maupun tidak bersertifikat. Terdapat pula indikasi maraknya fenomena pemburu rente (rent seekers), opportunis, dan bisnis dadakan lain yang keseluruhannya mendongkrak biaya transaksi pelaksanaan sertifikasi bagi unit usaha pengelola hutan.

Seharusnya sertifikasi PHL bisa mengatasi fenomena-fenomena tersebut di atas. Namun pada kenyataannya adalah kebalikannya. Lebih lanjut kebijakan pemerintah dirasakan semakin kurang dalam mendukung kelancaran pelaksanaan sertifikasi, terutama skema sertifikasi PHL voluntary. Karena lebih mengutamakan pemenuhan skema sertifikasi PHL mandatory dan terkesan menjadikan skema sertifikasi PHL voluntary sebagai “lawan yang harus diperangi”. Terlebih saat pemerintah mengharuskan unit manajemen pengelola hutan untuk menempuh sertifikasi SVLK (PHPL dan/atau VLK) untuk mencari pengakuan dari pasar EU melalui mekanisme FLEGT. Pemerintah dengan kebijakan SVLK bahkan dianggap telah melakukan hegemoni atas sertifikasi PHL voluntary. Hal ini ditunjukkan dari unit manajemen pengelolan hutan yang sudah memiliki sertifikasi PHL voluntary namun harus tetap melakukan SVLK, karena jika tidak dokumen ekspor/impor produk hutan tidak diterbitkan. Sedangkan yang diterima oleh pasar internasional saat ini adalah sertifikasi PHL voluntary ketimbang SVLK. Kondisi ini memunculkan fenomena lain, yaitu pemerintah sudah malampaui perannya sebagai grand regulator dan mengukuhkan ketidakkonsistenan komitmen pemerintah atas pelaksanaan  sertifikasi PHL yang pernah digagas pada medio tahun 1990an.

Dari cerita situasi di atas terlihat gambaran bahwa pelaksanaan sertifikasi dari mulai inisiasi dan implementasi penuh dengan dinamika kekurangpastian dan pesimisme. Bahkan beberapa pihak apatis, terutama saat ditemui kenyataan masih tingginya angka deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta maraknya penebangan liar yang resultantenya adalah ketidaklestarian sumber daya hutan. Pada titik ini, cerita situasi tersebut di atas seolah mengonfirmasi anggapan bahwa sertifikasi tak ubahnya mengadu peruntungan dalam proses kerusakan hutan karena secara agregat nasional unit usaha (terutama UM) skala besar tidak menuju kepada kelestarian (HK, 2016). Namun begitu, proses refleksi ini mengakui pula bahwa dalam tahapan tertentu kegiatan sertifikasi PHL memiliki dampak, terutama pada tingkat individu unit usaha, baik berupa dampak terhadap proses perbaikan sistem manajemen maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Namun begitu, perbaikan serupa dipandang tidak terjadi dalam konteks yang lebih besar, yaitu tatakelola sumberdaya hutan.

Posisi terhadap Sertifikasi

Tata laksana sertifikasi PHL voluntary dan mandatory harus diakui penuh dengan fenomena yang mengejutkan dan tidak jarang penuh dengan kesemrawutan. Walaupun begitu harapan dan semangat untuk tetap konsisten menempatkan sertifikasi sebagai instrumen perbaikan tata kelola sumberdaya hutan masih tetap tinggi. Sehingga untuk menjawab harapan tersebut diperlukan perubahan mendasar sebagai berikut:

  1. Para pemilik skema sertifikasi, lembaga sertifikasi, dan pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi PHL tidak perlu lagi menyoal polemik dan tarik-menarik klaim antar skema setifikasi PHL. Sehingga para pihak tersebut perlu saling menguatkan dan menempatkan sertifikasi PHL sebagai kebutuhan bersama (mutual interest). Termasuk di dalamnya adalah berkolaborasi untuk bersama-sama memasarkan produk-produk hutan tropis bersertifikat PHL.
  2. Terkait dengan pelaksanaan SVLK, para pihak harus duduk bersama meyakinkan pemerintah bahwa pada dasarnya SVLK merupakan upaya dan instrumen pemerintah dalam melakukan penegakan peraturan/perundangan terkait dengan pengelolaan hutan lestari. Sehingga tidak bisa disebut sebagai sebuah skema sertifikasi.
  3. Para pihak juga harus duduk bersama meyakinkan pemerintah bahwa skema sertifikasi PHL voluntary sebenarnya merupakan pelengkap SVLK. Bahkan justru dengan keberadaan skema sertifikasi PHL voluntary, SVLK bisa disebarluaskan kepada pasar yang lebih luas. Dengan sinergi yang saling melengkapi ini unit usaha tidak lagi terbebani dengan kewajiban yang berulang.
  4. Dengan sinergi antara skema sertifikasi PHL voluntary dan mandatory ini, posisi pemerintah sebagai grand regulator bisa dikembalikan sebagaimana mestinya dan bukan “seakan-akan” sebagai operator sertifikasi PHL. Sehingga SVLK tidak lagi menghegemoni keberadaan sertifikasi PHL voluntary.
  5. Pemerintah yang merupakan bagian dari para pihak tersebut diharapkan bisa kembali kepada peran utama sebagai penata laksana pengurusan hutan yang menghasilkan kebijakan-kebijakan kelestarian hutan terkini, mulai dari KPH, tata ruang, kebijakan satu peta, forest land governance dll, yang kondusif dan bersinergi dengan pelaksanaan kegiatan sertifikasi PHL voluntary.
  6. Sinergi tersebut juga sebagai upaya bersama untuk mengembalikan komitmen perbaikan tata kelola hutan melalui sertifikasi PHL sebagaimana yang dicita-citakan pada awal pembangunan sistem sertifikasi PHL pada tahun 1990an di Indonesia.
  7. Perlu redaksi khusus di dalam pelaksanaan sertifikasi PHL yang bisa menunjukkan indikasi korupsi dalam tata usaha kayu. Sehingga, sinergi SVLK dan sertifikasi PHL voluntary, tidak dijadikan lahan baru abuse of power. Untuk itu perlu ada sinergi lebih lanjut dengan Gerakan Nasional PSDA yang saat ini sedang digalakkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  8. Para pihak yang terlibat dalam rantai kegiatan sertifikasi PHL harus keluar dari zona nyaman pelaksanaan sertifikasi PHL yang dipraktekan selama ini. Sehingga aspek analisis esensial-ideologis dalam pelaksanaan sertifikasi PHL harus lebih diutamakan ketimbang sekadar mencocokkan peraturan/perundangan (technical regulation) dengan kenyataan di lapangan.
  9. Perubahan cara pikir para pihak terkait pengertian dan definisi kelestarian. Kelestarian tidak hanya berorientasi kayu, namun lebih kepada ekosistem bentang alam (landscape) dan lifescape yang mencakup ruang ekonomi dan sosial (AK, 2016). Sehingga pengembangan kriteria dan indikator sertifikasi PHL juga perlu disesuaikan ke dalam kerangka perubahan cara pikir ini.
  10. Hal khusus yang harus diantisipasi dari perubahan cara pikir kelestarian tersebut adalah menggeser basis penilaian kelestarian hutan dari process based menjadi output based.
  11. Salah satu dampak perubahan cara pikir adalah pelaksanaan sertifikasi komoditi non-hutan dan non-kayu (HHBK) bisa memperoleh ruangan dan dukungan yang  memadai. Paling tidak dalam hal pengembangan skema dan tata laksananya.
  12. Pembentukan common interest dan common objective dalam pembentukan perubahan cara pikir kelestarian. Terutama dalam membangun target luasan area hutan yang disertifikasi dalam kurun waktu tertentu yang disepakati. Sekaligus membangun peta jalan (roadmap) untuk mencapai target tersebut. Hal ini juga bisa berlaku untuk sektor atau komoditi lain.
  13. Sertifikasi PHL harus menyasar pasar dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan pendidikan/edukasi yang lebih sensitif terhadap isu-isu kelestarian sumberdaya hutan (ecosensitive).

 

Tindak Lanjut

Ide-ide perubahan di atas masih perlu ditajamkan terutama untuk membangun langkah konkret, ke dalam bentuk rencana aksi. Oleh karena itu para pihak yang memiliki kepentingan atau tertarik dengan pengembangan sertifikasi PHL, terutama para pemilik skema sertifikasi PHL (LEI, FSC, IFCC-PEFC), mesti bersinergi dalam wadah forum bersama. Selain membangun langkah konkret terkait ide perubahan di atas, forum bersama tersebut guna membangun fungsi penetrasi pasar, advokasi, dan edukasi produk-produk hutan bersertifikat PHL dan produk turunannya agar bisa bersaing di pasar dalam negeri dan luar negeri. Selain itu salah satu fungsi forum bersama tersebut adalah media komunikasi yang komprehensif dengan pemerintah dan wadah integritas atas praktek moral hazard dalam pelaksanaan sertifikasi PHL yang bisa merugikan esensi-ideologis dan fungsi sertifikasi PHL.

[1] Penulis: Dr. Aziz Khan (AK), praktisi sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Selain itu Dr. AK merupakan akademisi sekaligus praktisi bidang kehutanan di Litbang Kehutanan, Departemen Kehutanan (sekarang KLHK) program Natural Resources Management (NRM) – USAID Jakarta (2004), Bank Dunia (2005-2008), CSIRO (2009-2010), dan UNDP pada Satgas Pengembangan Kelembagaan REDD+ di Jakarta (2012).

[2] Editor: Hangga Prihatmaja, praktisi sertifikasi pengelolaan hutan lestari sejak tahun 2012 sebagai auditor dan penggiat FORCI Development.

Comments are closed.