Narasumber : Mutiono

Hasil Serial Diskusi Nusantara 83, Sabtu 30 April 2016

Center For Forestry Organization Capacity and Institution Development

Faculty of Forestry-Bogor Agricultural University

 

Pemaknaan agraria yang disampaikan oleh Mutiono sejalan dengan yang dituliskan oleh Gunawan Wiradi (2005) dibeberapa tulisannya yakni agraria bukan sekedar tanah atau pertanian, melainkan pemaknaan lebih luas yaitu sebagai “wilayah” yang mewadai semua, artinya semua aspek di dalamnya tercakup oleh makna agraria itu sendiri. Pengalaman yang disampaikan oleh Mutiono sebagai narasumber berkaitan dengan praktik reforma agraria dan pengurusan legal formal pertanahan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, bukan hanya urusan pertanahan tetapi secara luas mencakup perilaku sosial masyarakat di dalamnya hingga perjuangan hak-hak yang melekat pada persoalan pertanahan yang sedang =digeluti disana. Mutiono menyadari bahwa konflik mendasar dari kehutanan sangat berkaitan erat dengan persoalan sosial sehingga hal tersebut mendorongnya untuk melakukan pendampingan.

Sebagai orang yang terlahir menjadi Rimbawan, ada kesadaran penuh bahwa hingga saat ini tidak sedikit pandangan yang menganggap bahwa hutan merupakan suatu kerangka geometris masyarakat pepohonan sehingga yang menjadi fokus kehutanan adalah halhal yang berkaitan dengan teknik ilmiah pengelolaan pepohonan saja. sedangkan persoalan sosialdianggap bukan lagi ranah dari kehutanan.

Secara umum paradigma kehutanan dibagi menjadi dua pandangan yaitu forest first dan forest second. Forest first menjadikan hutan sebagai faktor utama kelestarian dan praktiknya menggunakan scientific forestry. Di dalam sejarahnya, Jerman ingin memanfaatkan hutannya yang sangat luas dengan membuat blok yang disusun secara sistematisuntuk mendapatkan pajak sebagai pemasukan negara. Kemudian sistem ini masuk ke beberapa negara lain dan dipertengahan abad 19 masuk ke Indonesia,melalui kekuasaan gubernurBelanda Roucusen yang melihat hutan di Jawa rusak karena pengelolaan oleh VOC, Deandles dan Inggris. Roucusen kemudian mengirimkan ahli kehutanan dari Jerman untuk mencoba menyusun bagaimana mengelola hutan secara ilmiah.Paham yang terkandung dalam ilmu pengelolaan hutan saat itu adalah seluruh tanah yang tidak bisa dibuktikan oleh masyarakat  diakui sebagai milik negara. Hal inilah kemudian yang menjadi warisan bagi pengelolaan hutan di Indonesia hingga saat ini. Forest first menempatkan sosial sebagai eksogen dan tidak mengakui sosial bagian dari kehutanan

Pandangan yang berbeda, forest secondmemandang aspekekonomi, budaya dan politik menjadi bagian dari dalam hutan. Pandangan ini sulit diterima karena tidak menyentuh hutan secara langsung, forest second membuat dimensi kehutanan menjadi lebih luas karena selain menyangkut hutan, faktor sosial juga dianggap sangat mempengaruhi kelestarian hutan.

Kondisi Umum

            Masyarakat di Desa Bangun Jaya tidak memiliki sdm yang unggul untuk bersaing diluar dalam menghadapi perubahan sosial sehingga kegiataan perekonomian mereka berhubungan erat dengan pengelolaan lahan yang ditanami tanaman hutan.. Kondisi lahan disana berstatus lahan negara yang terdiri dari tanah negara dikuasai kehutanan dengan tanah negara diluar kehutanan. Tanah negara dikuasai kehutanan berada di wilayah ini dibawah naungan KLHK sedangkan non kehutanan berada pada lingkup BPN. Selain itu banyak perusahaan sawit dengan status lahan Hak Guna Usaha (HGU) ,perusahaan tambang batu dengan status hak milik dan perusahaan tambang berstatus illegal yang beroperasi disekitar desa. Asal muasal pembukaan lahan disana ketikapada era Jepang terdapat program pertanian yang mengharuskan masyarakat melakukan penanaman padiPada tahun 60-an beberapa masyarakat mendapat SK-Kinag sebagai bukti kepemilikan lahan yang sudah mereka kelola namun pada akhir tahun 60-an SK Kinag dianggap tidak berlaku lagi sehingga masyarakat harus mengurus kembali bukti kepemilikan lahannya. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut sehingga sampai saat ini masyarakat dianggap melakukan pengelolaan lahan secara illegal.

            Pada awal tahun 70an perhutani masuk ke desa Bangun Jaya untuk melakukan pengelolaantetapi mendapatkan perlawanan dari masyarakat hingga akhirnya perhutani mundur dan tidak jadi melakukan pengelolaan. Pada tahun yang samahingga tahun 90an, masyarakat melanjutkan pengelolaan dan membayar pajak ke desa. Pada tahun 90 an, seluruh bukti pembayaran yang dimiliki warga ditarik oleh pemerintah desa dan dihilangkan jejaknya sehinggahanya sedikit warga yang masih menyimpan bukti tersebuthingga sekarang . Tahun 1993 Kementerian Kehutanan menetapkan bahwa kawasan tersebuttermasuk dalam kawasan hutan negara  tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang ada didalamnya. Selama tahun 2005-2015 monopoli aset mulai masif terjadi di Desa Bangun Jaya karena banyak pembelian tanah oleh pihak swasta untuk tambang batu.. Ketidak jelasan bukti kepemilikan yang sah membuat posisi masyarakat terdesak dan sangat mudahmenjual lahanya kepada pihak swasta. .

 Apa yang bisa diperbuat?

            Pada awalnya Mutiono dan rekan-rekan Sylva Indonesia memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan BPN untuk melakukan dialog. Hal yang mendasari pertemuan antara BPN dengan masyarakat adalah adanya pengetahuan dari rekan-rekan terkaitPP No. 24 tahun 1997 yang menyatakan bahwaWNI dapat mengajukan hak milik dengan syarat sudah menguasai fisik lahan minimal 20 tahun. Setelah berprosesdan memperoleh informasi terbaruternyata  lahan yang dikelola oleh masyarakat berada dibawah wewenang Perhutani (dalam hal ini KLHK), maka proses tidak dapat dilakukan melalui BPN. Proses pendampingan ini masih terus berlangsung, dari hasil diskusi muncul saran agar dilakukan penggalian informasi untuk meletakkan peforma reforma agraria yang tepat dapat dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan terkait struktur agraria yang ada di Desa Bangun Jaya. Struktur agraria ini akan menjawab beberapa pertanyaan seperti, bagaimana sejarah lahan? Siapa saja yang menguasai sumber-sumber agraria? Bagaimana aliran tata niaga dari dihasilkan sumber-sumber agraria? Ketiga hal ini menunjukkan siapa yang paling diuntungkan dan tidak diuntungkan atas sumber agraria tersebut. Dengan penggalian yang lebih dalam ini maka manfaat sumber agraria akan mengerucut dan menentukan pengetahuan bersama, Apa benar masyarakat membutuhkan sertifikat? Hak apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat?

Comments are closed.