Apa Dijamin?

Oleh: Soedarsono Soedomo1 1 Dosen Departemen Manjemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

1.1 Fenomena

Apa dijamin? Pertanyaan seperti ini sangat umum terjadi dalam perdebatan antara dua pihak yang berbeda ide. Berikut ini adalah beberapa contoh dalam kehidupan nyata:

1. Misalnya program “busway” di Jakarta untuk mengatasi masalah lalu lintas yan g semakin semrawut. Pihak yang tidak setuju dengan program ini lalu mengajukan pertanyaan apakah dengan program busway lalu lintas di Jakarta dijamin menjadi lebih teratur?

2. Seorang dokter memberi saran kepada pasiennya yang menderita sakit sangat parah agar dirawat inap di rumah sakit. Pasien mengajukan pertanyaan apakah rawat inap menjamin kesembuhan dirinya?

3. Apakah tingkat pendidikan yang tinggi merupakan jaminan bagi seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang memberikan pendapatan layak? Fakta menunjukkan bahwa banyak lulusan perguruan tinggi yang juga sulit mencari pekerjaan.

1.2 Diskusi

Jika adanya suatu peristiwa tidak menjamin terjadinya peristiwa lain yang diharapkan apakah peristiwa pertama sebaiknya tidak diadakan saja? Ini sekedar pertanyaan balik untuk mengejutkan otak penanya agar bangun. Hingga hari ini kehadiran DPR hasil pemilu demokratis (peristiwa pertama) belum dirasakan manfaatnya dalam memperbaiki kehidupan rakyat banyak (peristiwa yang diharapkan). Apakah fenomena ini berimplikasi bahwa pemilu demokratis atau bahkan DPR itu sendiri seharusnya tidak ada? Apakah kita harus membubarkan lembaga peradilan karena hingga hari ini kita belum merasakan adanya keadilan di negara kita? Apakah lembaga kepolisian perlu dibubarkan karena kita belum merasa terayomi? Itulah model debat kusir tanpa struktur dan logika yang benar.

Mari kita memasuki substansi yang lebih serius. Dalam berargumen, kita harus memperhatikan dua syarat, yakni syarat keharusan (necessary condition) dan syarat kecukupan (sufficient condition). Syarat keharusan adalah suatu kondisi yang dibutuhkan agar kondisi lain dapat terjadi. Misalnya, lulusan fakultas hukum merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diterima menjadi jaksa. Namun, lulus fakultas hukum saja belum menjamin seseorang dapat diterima menjadi jaksa, masih ada syarat lain yang harus dipenuhi. Tetapi bila kita menjumpai seorang jaksa, pastilah dia lulusan fakultas hukum. Syarat kecukupan adalah suatu kondisi yang “menjamin” terjadinya kondisi lainnya. Kembali ke contoh jaksa di atas. Jika lulus fakultas hukum merupakan syarat keharusan seseorang dapat diterima menjadi jaksa, maka jaksa manapun yang kita jumpai pasti dia lulusan fakultas hukum. Jadi, jaksa merupakan kondisi cukup untuk memastikan bahwa orang tersebut lulusan fakultas hukum. Bila kita menjumpai seseorang yang bukan jaksa, tidak lalu dapat disimpulkan bahwa orang tersebut bukan lulusan fakultas hukum. Tetapi bukan lulusan fakultas hukum merupakan syarat kecukupan bagi seseorang untuk tidak dapat menjadi seorang jaksa. Oleh karena itu, setiap anda menjumpai seseorang yang tidak lulus dari fakultas hukum, maka dia pasti bukan seorang jaksa.

Urian singkat di atas sudah cukup memadai untuk menganalisis apakah pertanyaan yang meminta jaminan adalah tepat atau tidak. Pembangunan busway jelas bukan kondisi kecukupan bagi tertibnya lalu lintas di Jakarta. Demikian juga rawat inap

adalah bukan kondisi kecukupan bagi sembuhnya seorang pasien. Umumnya, syarat kecukupan sulit ditemukan. Syarat keharusan lebih mudah dirumuskan. Kumpulan syarat kecukupan sangat mungkin menjadi syarat kecukupan; artinya, suatu kondisi secara individual merupakan syarat keharusan tetapi secara bersama dapat saja membentuk syarat keharusan. Dengan memahami kaidah berargumen yang baik, debat kusir yang tidak berujung pangkal dapat dihindari. Satu hal yang perlu dicamkan adalah bahwa kaidah berargumen yang benar hanya memberikan kesimpulan yang “valid,” bukan kesimpulan yang pasti benar. Validitas dan kebenaran merupakan dua hal yang berbeda.

Kesimpulan yang tidak valid dapat saja benar. Tetapi kebenaran seperti ini hanya bersifat kebetulan yang tidak dapat dijadikan pegangan. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Para pembela fanatik sistem kapitalisme seringkali menggunakan kehancuran sistem sosialisme sebagai argumen untuk membenarkan sistem kapitalisme. Sistem sosialis-komunis yang telah membawa kehancuran sosial di beberapa negara tidak lantas membuktikan atau bahkan menjamin bahwa sistem kapitalis pasar bebas yang menjadi lawannya akan memberikan kejayaan bagi masyarakat yang mempraktekkannya.1

Kita belum tahu apakah sistem kapitalisme dapat bertahan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Mungkin saja ada sistem lain yang berbeda sama sekali dari keduanya yang dapat menyejahterakan manusia secara adil dan berkelanjutan. Sistem yang berlandaskan pada paham Pancasila boleh dicoba. Sistem sosial berlandaskan pada paham aga ma telah pernah dicoba dan jaya di beberapa tempat. Hari ini, kita tidak menjumpai sistem teokratis semacam itu. Artinya, sistem teokrasi tersebut telah ditinggalkan orang juga.

Akhir-akhir ini nama Paskah Suzzeta disebut-sebut sebagai salah satu anggota DPR yang menerima aliran dana BI. Sangat manusiawi bila yang bersangkutan membantahnya untuk menyelamatkan diri. Salah satu argumen yang digunakan adalah bahwa dia berposisi sebagai kepala BAPPENAS. Suatu badan yang bertanggung jawab membuat “rencana pembangunan nasional.” Rencana pembangunan nasional tersebut harus atau bahkan pasti dapat dipercaya. Kalau tidak dapat dipercaya, maka rusaklah negara ini. Oleh karena itu, sebagai ketua badan yang membuat rencana pembangunan nasional pastilah orang yang dapat dipercaya. Jadi, bila Paskah mengatakan bahwa dirinya tidak ikut menerima uang, maka Paskah benar-benar tidak menerima uang. Orang

Jawa bilang, bahwa argumen seperti ini adalah argumen yang ngoyo woro – melantur. Menggelikan tentu saja. Kita tidak perlu repot melawan argumen semacam ini. Jaksa, hakim, dan polisi yang semestinya merupakan lembaga yang sangat dapat dipercaya oleh publik dan menjadi sapu yang sangat bersih ternyata banyak tersandung masalah, sehingga kita terpaksa membentuk KPK.

1. Friedman, Kenneth S. 2003. Myths of the Free Market. Algora Publishing, New York.

Leave a Reply

COMMENTS