Mengapa Hutan Rakyat(1)

Narasumber : Agus Budi Wibowo2

1Hasil Fokus Diskusi FORCI Development3, Kamis 26 April 2012

2Peneliti di FORCI Development

3Center For Forestry Organization Capacity and Institution Development

Faculty of Forestry-Bogor Agricultural University

Membahas Kehutanan dan Hutan Rakyat secara umum menjadi topic yang dipilih pada kamisan forci.dev (kamis, 26 April 2012). Kehidupan manusia pada dasarnya sangat berdampingan dengan hutan, dimulai dari peradaban berburu dan meramu hingga mencapai peradaban millennium yang segala sesuatu telah berhubungan dengan teknologi terkini. Terlepas dari definisi yang biasa dijelaskan di dalam ruang-ruang perkuliahan, kali ini Bapak Agus Budi W sebagai narasumber mencoba untuk memberikan sebuah pemahaman/kerangka pikir sederhana mengenai hutan rakyat yang mungkin sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam teks atau definisi yang dikembangkan kebanyakan. Konteksnya hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh rakyat, entah itu hutan Negara yang dikelola ataupun yang berada di tanah hak milik. Dengan begini, hutan rakyat tidak dikecilkan dengan status kepemilikan lahan, yang terpenting untuk menjadi sorotan adalah siapa yang mengelolahnya. Perjalanan yang mengawali hadirnya hutan rakyat disebabkan dengan keadaan massifnya eksploitasi Sumber Daya Hutan (SDH) di luar Jawa yang berujung pada kira-kira tahun 80an, hal ini membuat kayu komersial yang diperdagangkn di pasar internasional di hutan luar jawa sudah sangat memburuk, pada tahun 90an bahan baku alam tidak lagi dapat memenuhi permintaan industry. Kondisi ekonomi ini mendorong berkembangnya hutan rakyat. Kepastian investasi yang nantinya bisa dibeli industry serta intensif harga mendorong masyarakat secara massif melakukan penanaman di lahan-lahan miliknya ataupun lahan-lahan Negara. Data statistic menunjukkan bahwa luasan hutan rakyat 2.80 juta hektar pada tahun 2010. Meningkatnya luasan hutan yang dikelola rakyat memunculkan kebijakan-kebijakan yang mengharuskan adanya institusi formal yang mengatur serta menjalankan kegiatan masyarakat dalam mengelola hutan, mengharuskan sertifikasi yang mengadopsi sebuah standar. Hal ini perlu dicermati, pemikiran-pemikiran atau perspektif yang hadir dari luar system mengatakan perlunya unit manajemen, namun bila dicermati, kegiatan pengolahan hutan oleh masyarakat sesungguhnya telah dapat berjalan sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki, mereka adalah subjek yang bisa menentukan sendiri kesepakatan yang menghadirkan sebuah keputusan, selama ada kesetaraan, maka tidak perlu dijadikan permasalahan. Namun kenyataannya system dari luar malah menjadi kendala terhadap hutan rakyat. Aturan-aturan tersebut menjadi pembatas ruang gerak rakyat. Mengapa hutan rakyat? Tema ini diambil untuk menjelaskan secara umum mengenai hutan rakyat, bukan sekedar mengenai supply dan demand didalam system pengolahannya. Hal ini menyangkut kepada keadilan ruang penghidupan, keadilan ruang ekonomi rakyat, keadilan yang sampai saat ini belum memberikan kontribusi terhadap mereka yang memang berhak untuk mendapat keadilan. Rakyat Indonesia sesungguhnya sudah sangat terbiasa dalam mengelolah hutan, beberapa contoh seperti Sungai Letik yang hutannya sudah disertifikasi baik, Repong Damar yakni hutan dammar mata kucing yang juga terpelihara baik sampai saat ini oleh rakyat didalamnya. Namun yang terjadi pada saat ini adalah mereka yang telah terbiasa hidup berdampingan serta selaras dengan hutan dimarginalkan, terpinggirkan. Ada ketidakadilan oleh Negara ini terhadap warga negaranya, orang yang sudah dari lahir dan besar di suatu desa di dalam hutan, namun karena munculnya hak penguasaan hutan (ex: perhutani), masyarakat tidak bisa mengakses hutan seperti kebiasaan mereka secara turun temurun selama ini, kalaupun ada relasi harus diwadahi oleh pihak berwenang. Selain itu, banyak dari mereka juga tidak terlepas dari tuduhan-tuduhan merusak hutan, mereka yang dulunya begitu selaras dengan hutan, mereka yang memiliki kearifan lokal, mereka yang dengan keterbatasannya terkadang dikambing hitamkan begitu saja. Lalu bagaimana kah cara untuk mengembalikan ruang keadilan kepada masyarakat?

Leave a Reply

COMMENTS