Slide_2

Berbagi tentang apa yang terjadi di kawasan pengerukan

Peran Kalimantan sejak era Soeharto hingga era SBY menjadi anjungan tunai mandiri atas nama percepatan pertumbuhan ekonomi melalui rente yang cepat dan praktis. Pada era 1980-an, Kalimantan memasok sebagian besar ekspor kayu Indonesia. Era milenium, penebangan hutan menurun, lantas diperkuat pengerukan batu bara berkapasitas paling tinggi, lebih dari 200 juta ton per tahun. Ini kebijakan bunuh diri bagi Kalimantan dan segenap warga pulau ini, yang dipilih secara sadar dan terencana.

Merampas Lahan Pangan

Provinsi paling luas di Pulau Kalimantan ini bahkan tak mampu memenuhi kebutuhan pangan mandiri penduduknya, yang tumbuh 3,7 persen per tahun. Pada 2008, produksi beras mencapai 570.000 ton—tak mencukupi—dan harus mendatangkan 20.000 ton lagi dari Sulawesi Selatan dan Jawa. Sekitar 83 persen kebutuhan proteinnya juga berasal dari luar daerah. Apalagi, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kaltim, tahun lalu, mengumumkan kehilangan 12.000 ha lahan sumber pangan tiap tahunnya karena berubah fungsi. Tidak cukup mengorbankan keamanan pangan, Kaltim rela terus-menerus mengalami krisis listrik, yang puncaknya pemadaman listrik bergilir 6-10 jam per hari.

Gangguan Kesehatan dan Generasi Suram

Di sekitar kawasan pengerukan batu bara, kualitas hidup warga justru turun. Agustus 2009, Kaltim Post memberitakan penderita penyakit kelamin gonorhea yang mencapai 39 orang di Kutai Barat adalah kelompok usia produktif, 20-40 tahun. Belum lagi penderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang mencapai 19.375 orang (2007), meningkat 10,3 persen dari 2006. Bahkan, pada 2008 tercatat 7.304 anak balita menderita ISPA. Padahal, di sini bertebaran perusahaan tambang skala besar pemegang PKP2B.

Di sudut Lain kaltim, di kutai barat, Dari 21 kecamatan Kutai Barat, hampir seluruh kecamatan yang terdapat pertambangan batubaranya terdapat pula tempat prostitusi. Bahkan tiap-tiap kecamatan bisa didapati hingga 3 lokalisasi, bahkan lebih. Salah satu contohnya di kecamatan Melak, disini ada kampung Muara Barong. ada 4 lokalisasi yang berdekatan dengan lokasi pertambangan batu bara. milik PT. Gunung Bayan Pratama Coal dan PT. Trubaindo Coal Mining.

Menjamurnya THM dan lokalisasi di titik-titik industri tambang memang bukan hal baru, intensitas interaksi sosial yang lebih majemuk dan padat di kawasan-kawasan tambang serta kebutuhan seksual para pekerja tambang yang tak bisa ditunda menyebabkan pusat-pusat industri tambang menjadi pusat ekonomi baru bagi para pekerja seks baik lokal maupun yang didatangkan dari tempat lain, bahkan rawan dengan perdagangan perempuan (women traficking).

Bayangkan, generasi suram seperti apa yang akan lahir jika di usia begitu dini sudah terserang ISPA dan terancam penyakit kelamin. Potret generasi suram ini menegaskan absennya kepengurusan dan penyelenggaraan wilayah yang menjamin keselamatan warga.

Berdagang Kaltim Hijau di Forum Internasional

Tidak ubahnya sebuah Proyek, Kaltim Hijau hanyalah barang “Dagangan” Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden SBY dan Gubernur Kaltim, Awang Farouk di Forum-Forum Internasional Perubahan Iklim yang lagi Mewabah. Pada kenyataannya Kaltim bukannya bertambah Hijau namun sebaliknya, Kaltim justru menuju Kesuraman. Inilah beberapa bukti bahwa Kaltim Hijau hanyalah proyek yang menghambur-hamburkan uang dan wacana Gubernur Kaltim, tidak kurang tidak lebih.

Kaltim Hijau adalah Program “Latah-latahan” Gubernur. Karena Kaltim Hijau lahir dan dideklarasikan berhubungan dengan Kaltim Summit pada 7 Januari 2010, Gubernur latah karena pemerintah pusat menyelenggarakan Infrastruktur Summit, tak mau kalah maka Gubernur juga membuat Kaltim Summit yang tak jelas juntrungannya. Latah, karena tak mau kalah dengan Aksi Tanam Pohon Nasional Bertajuk One Man One Tree, Satu Orang Menanam Satu Pohon, Gubernur juga membuat Aksi One Man Five Tree, Satu Orang Lima Pohon. Padahal program penanaman pohon ini masih disoal dan diperdebatkan Keefektifan dan Tingkat Keberhasilannya. Bayangkan seberapa cepat tumbuh sebuah pohon dibandingkan dengan laju deforestrasi hutan dan lahan? Yang jika dibandingkan dengan data Menhut mencapai rasio, dalam 1 menit, Indonesia kehilangan hutan seluas satu lapangan sepakbola.

Obral Ijin dan Tali Temali Politik dalam Pertambangan Batubara di Kaltim

Semenjak Otonomi Daerah Tahun 2002, Laju penerbitan Ijin Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur sudah mencapai 1269 Ijin KP dan 33 Ijin PKP2B. Sebagai contoh di Kabupaten Kutai Kertanegara, di Kabupaten ini tahun 2007 saja Jumlah Ijin KP sebanyak 412, kemudian di Tahun 2009 mencapai 687 dan sekarang Data Bulan Mei dari Distamben KUKAR Jumlah Ijin KP sudah mencapai 749 ijin.

Laju pengeluaran ijin KP bertali temali dengan Momentum Pilkada dan Kantung Modal Politisi Lokal. Dari 45 anggota DPRD Kota Samarinda Terpilih 15 diantaranya adalah Pelaku Bisnis di Sektor Tambang, langsung maupun tidak langsung. Itu juga yang membuat Pansus Tambang di kabupaten tetangga samarinda yaitu kabupaten Kukar yang sudah diparipurnakan merespon banjir besar akibat pecahnya tanggul 3 perusahaan tambang di bulan april hingga oktober ini tak kunjung berjalan, macet di meja DPRD Kukar sendiri karena konflik kepentingan.

Dalam dua tahun sejak 2007 hingga 2009, 275 Ijin KP telah dikeluarkan dan 62 Ijin KP lagi dikeluarkan hingga pertengahan tahun 2010. Dengan perhitungan tersebut kini 3.112.690 hektar sudah lahan di Kaltim berubah menjadi lahan KP. Luasan tersebut membuktikan bahwa Provinsi kita telah memberikan konsesi tambang Batubara berskala KP hampir seluas Provinsi tetangga kita, Kalimantan Selatan yang luasnya 3.727.750 hektar, bayangkan ! sisanya, Daratan Kaltim yang seluruhnya seluas 19 juta hektar masih harus diperebutkan juga oleh Ijin Eksploitasi Kayu, Perkebunan Sawit dan Ekspansi Pembangunan.

Otonomi daerah gagal membawa kesejahteraan bagi masyarakat kaltim, sebaliknya Otonomi daerah menjadi pintu masuk bagi investasi asing di sektor tambang dan mafia pertambangan mengeruk keuntungan.

Ambruknya Tata Ruang akibat Konversi Lahan

Beban tersebut masih harus bertambah, karena luasan lahan kritis di Kaltim yang setiap tahun semakin tinggi, tahun 2004 Data BPDAS dan BPKH menyebutkan Lahan Kritis di Kaltim Mencapai 6.402.472 hektar dan di Tahun 2007 sudah mencapai 11.508.722 hektar. dengan Kenaikan lahan kritis rata rata 1.017.650 Hektar/tahun tersebut maka mustahil program one man five tree dapat menjawab itu semua.

Diluar itu semua rakyat kaltim mesti menjadi korban beruntun dengan membiayai Program yang juga disebut Kaltim Green ini sejumlah 5,5 Milyar untuk APBD di tahun 2010 saja, yang fungsi anggarannya tidak jauh dari hanya program penanaman pohon di 14 kabupaten/kota di Kaltim.

Persoalan diatas mesti ditambah lagi dengan munculnya usulan konversi Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Non Budidaya Kehutanan (KNBK) seluas 1,3 juta hektar yang tinggal menunggu pengesahan RTRW Kaltim dalam waktu dekat.

Oleh:Merah Johansyah/JATAM Kaltim

Materi Presentasi:

Persentasi daya rusak pasir besi

Anti generasi Suram kalimantan

Ketika Pangan Dihempas Batubara kel. Makroman samarinda

Sepotong Bali di Kalimantan

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *