Slide_5

Perlindungan & Perebutan Ruang

Apa Prioritas Restrukturisasi Kehutanan?

Hariadi Kartodihardjo

Restrukturisasi kehutanan telah menjadi “jargon”, baik dalam wacana maupun tindakan untuk mewujudkan peningkatan investasi kehutanan. Dalam hal ini, investasi menjadi kata kunci apakah yang dibutuhkan kemudian adalah bahan baku penopang industri kehutanan, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat lokal, ataupun memulihkan fungsi hutan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan daya dukung lingkungan. Apapun tujuan akhir yang akan dicapai melalui investasi, kepastian kawasan hutan menjadi faktor penentu dan tidak dapat ditawar. Oleh karena itu, logikanya, restrukturisasi kehutanan harus memprioritaskan pemecahan persoalan terkait kepastian kawasan hutan.

Fenomena di Lapangan

Skala persoalan kepastian kawasan hutan di atas sudah sangat tinggi, dan menjadi penyebab bukan hanya kerusakan hutan, tetapi juga konflik sosial maupun konflik antar kepentingan lembaga pemerintah maupun pemerintah daerah. Konflik kepentingan antara lembaga pemerintah dan pemerintah daerah terjadi pada umumnya mengenai penataan ruang. Sebagai contoh, 4 propinsi di Kalimantan dalam rencana penataan ruang propinsinya menetapkan lebih dari 5,8 juta Ha perubahan peruntukan/status kawasan hutan menjadi non hutan (DepHut, 2008). Dalam kaitan ini, misalnya untuk Kalimantan Tengah, ijin kebun – sebagian sudah beroperasi dan berstatus Hak Guna Usaha – tanpa pelepasan kawasan hutan seluas lebih dari 2,8 juta Ha. Diantaranya sekitar 600.000 Ha tumpang tindih dengan pemegang ijin di kawasan hutan produksi.

Dalam pengembangan desa, juga terjadi hal serupa. BPS-DepHut (2007) yang telah melakukan identifikasi 15 propinsi[1], melaporkan adanya 16.760 desa di dalam kawasan hutan negara. Sejumlah 5.234 desa yang berada di dalam dan di tepi kawasan hutan telah menjadikan kawasan hutan sebagai lahan tanaman pangan, dan 3.162 desa menjadikan kawasan hutan sebagai lahan perkebunan. Legalitas desa yang telah ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri tersebut belum ditetapkan legalitasnya terkait dengan kawasan hutan negara yang ditempatinya.

Situasi di atas secara langsung atau tidak langsung telah melahirkan konflik. CIFOR (2004) melaporkan bahwa antara tahun 1997-2003, dari 359 jumlah konflik yang dihimpun di beberapa propinsi terpilih, 65% sumber konflik akibat masalah ketidak-pastian kawasan hutan, berupa: masalah tata batas dan akses (36%), penjarahan hutan (26%), dan alih fungsi hutan (3%). Konflik tersebut terbanyak terjadi dalam perijinan kawasan untuk hutan tanaman (39%), perijinan di hutan alam (27%) dan kawasan konservasi (34%). Konflik tersebut pada umumnya terjadi antara masyarakat lokal dengan pemegang ijin atau pengelola hutan.

Pelaksanaan perubahan peruntukan/status kawasan hutan menjadi non hutan juga tidak berarti meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hutan produksi yang dapat dikonversi dan areal penggunaan lain yang telah dicadangkan dan dilepas oleh Menteri Kehutanan sampai dengan Desember 2007 sekitar 8,7 juta Ha. Namun demikian, pembangunan non kehutanan – terutama untuk kebun – hanya seluas sekitar 1,6 juta Ha (DepHut, 2008). Kenyataan ini menunjukkan bahwa motivasi dibalik perubahan peruntukan hutan bukanlah untuk mengembangkan sektor riil pendayagunaan sumberdaya alam.

Kebijakan Administratif?

Berdasarkan Undang-undang Kehutanan No 5/1967, kawasan hutan dikelola berdasarkan register. Pelaksanaan demikian itu terjadi sampai dengan tahun 1982. Setelah itu sampai dengan tahun 1992, Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian, sedangkan fungsi kawasan hutan ditetapkan berdasarkan Undang-undang No 5/1990 mengenai Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Setelah diberlakukan Undang-undang No 24/1992 tentang Tata Ruang, dilaksanakan padu-serasi antara TGHK dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) sampai dengan tahun 1999. Setelah diberlakukan Undang-undang No 41/1999 tentang Kehutanan, Menteri Kehutanan melakukan penunjukkan kawasan hutan berdasarkan peta padu-serasi yang telah dilakukan. Proses perubahan kebijakan di atas pada umumnya telah berjalan di seluruh Indonesia, kecuali Riau dan Kalimantan Tengah, sampai saat ini belum terdapat padu-serasi yang seharusnya telah dilakukan pada periode 1992-1999 yang lalu.

Jika demikian halnya, dimana letak kelemahan kebijakan di atas? Untuk kasus-kasus pada umumnya, peta pola ruang – yaitu penetapan batas kawasan lindung dan kawasan budidaya – dalam Rencana Tata Ruang Propinsi atau Kabupaten berbeda dengan peta Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan sebagai peta padu-serasi maupun peta Penunjukkan Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Disamping itu, pada umumnya, perbedaan juga terjadi antara Rencana Tata Ruang Propinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten. Sebelum masalah ini diselesaikan, perijinan yang memanfaatkan hutan dan lahan terus berjalan. Perijinan tersebut menjadi bagian sangat krusial dari pemanfaatan sumberdaya hutan, lahan dan bahan tambang yang menggerakkan ekonomi dan politik lokal, daerah maupun nasional, melalui perilaku rent seeking dan konspirasi serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi (Kartodihardjo, 1998; Mardipriyono, 2004; Lintong, 2005; Kuswijayanti, 2006; Lahandu, 2007).

Hal di atas terjadi, di satu sisi, motif menetapkan penataan ruang atau revisi rencana tata ruang dilakukan dengan mengakomodiasikan realitas penggunaan ruang – melalui perijinan – yang telah dilakukan. Maka, hampir pasti, revisi tata ruang adalah upaya untuk melegalkan realisasi penggunaan ruang yang telah terjadi. Di sisi lain, padu serasi merupakan proses teknokratis yang mendasarkan prosedur teknis dengan tanpa verifikasi lapangan secara mendalam. Verifikasi lapangan yang dimaksud terutama perlu dikaitkan dengan penetapan ruang di tingkat tapak/lapangan atas perbedaan skala peta penetapan pola ruang antara Penataan Ruang Nasional, Propinsi dan Kabupaten dengan skala peta penunjukkan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan.

Kenyataan-kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang pada dasarnya hanya mampu dijabarkan dengan baik secara administratif. Namun demikian, kebijakan tersebut belum mampu diterapkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang rencananya telah ditetapkan.

Undang-undang Menjawab Apa?

Persoalan muncul ketika peraturan-perundangan dan instrumen kebijakan yang telah diperbaharui tidak cukup sejalan dengan besaran masalah yang telah dan sedang terjadi. Di tengah-tengah arus deras penegakan hukum yang sedang diupayakan pemerintah saat ini, hukum positif itu sendiri tidak mudah untuk dijalankan. Misalnya, dalam Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penetapan revisi tata ruang propinsi maupun kabupaten/kota, tidak diperbolehkan adanya pemutihan atas pelanggaran tata ruang yang telah terjadi sebelumnya. Apabila yang dimaksud pemutihan adalah melegalkan pelanggaran-pelanggaran prosedur hukum perubahan peruntukan/status kawasan hutan yang terjadi sebelumnya, berarti seluruh pelanggaran di atas harus diselesaikan terlebih dahulu, dalam arti diproses secara hukum.

Akankah hal tersebut dilakukan? Seandainya dilakukan, apakah berarti jutaan Ha kawasan hutan yang telah menjadi kebun dan menjadi ribuan desa akan diubah kembali menjadi kawasan hutan dan dihutankan kembali? Berapa besar kerugian ekonomi dan potensi konflik sosial-politik yang akan timbul? Apabila hal tersebut tidak dilakukan, betapa enaknya di negeri ini bagi yang telah melakukan kesalahan tidak mendapatkan hukuman apapun. Dan hal yang demikian itu akan menjadi alasan untuk memperbesar pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi berikutnya?

Adakah jalan keluar?

Dengan memperhatikan kenyataan di atas, Undang-undang Penataan Ruang sebaiknya direvisi dengan tujuan agar – secara tajam – mampu menyelesaikan pelanggaran rencana tata ruang yang sudah terjadi. Demikian pula, penyesuaian Rencana Tata Ruang Propinsi yang harus selesai tahun 2009 dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota harus selesai tahun 2010 seperti dimandatkan dalam Undang-undang Penataan Ruang, diharapkan ditunda. Dengan alasan, sebelum ada kejelasan bagaimana kebijakan penyelesaian pelanggaran rencana tata ruang diwujudkan, maka rencana tata ruang yang akan disusun hanya akan memenuhi kepentingan administratif.

Atas gagasan tersebut, 1 Desember 2008 yang lalu di Jakarta diadakan pertemuan antara KLH, DepHut, Bapenas, Depdagri, Menko Perekonomian, Kimpraswil serta LSM. Pertemuan yang diinisiasi oleh KLH ini diagendakan untuk menyepakati arah penyelesaian masalah. Terbersit dalam pertemuan ini, bahwa revisi Undang-undang Penataan Ruang maupun penundaan penyesuaian Rencana Tata Ruang Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak akan diterima. Maka, pemerintah akan menjalankan kebijakan sebagaimana yang telah biasa dijalankan. Persoalan yang dianggap besar, mendasar dan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, pemecahan masalah ketidak-adilan pemanfaatan sumberdaya alam serta upaya meningkatkan daya dukung lingkungan, nampaknya tidak akan terselesaikan dalam waktu dekat.

Menelaah dan mengikuti proses penyelesaian persoalan ini dapat menyumbang pembelajaran. Hukum wajib diikuti, tetapi mestinya hukum yang benar. Hukum yang keliru perlu disiasati yang mungkin ada akibat bagi pelakunya, tetapi bisa jadi akibat (buruk) tersebut lebih ringan daripada ia – tanpa berfikir kritis – hanya pengikut hukum yang keliru. Sebagaimana kalimat provokatif Theo Huibers dalam falsafah hukum:

“Bila adil unsur konstitutif (nilai dasar) hukum, maka aturan yang tidak adil bukan hanya hukum yang buruk, tetapi bukan hukum (non hukum). Maka orang tidak terikat terhadapnya dan tindakan penghukuman tidak sah. Hukum yang tidak adil bukan hanya sah untuk ditolak, tetapi sah untuk dilawan”.

Terlepas dari provokasi Huibers, seandainya dalam restrukturisasi kehutanan ada prioritas penyelesaian masalah kepastian kawasan hutan, yang perlu diketahui, langkah tempuh masih sangat terjal. Tetapi itu seharusnya tidak membuat gentar. Jalan terjal harus dilalui karena itulah jalan yang benar untuk mencapai tujuan. Daripada mencari jalan lurus dan lancar yang ujungnya ternyata … jurang ■

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *