Oleh: Hariadi Kartodihardjo[1]

1. Doktrin Scientific Forestry dan Isi Undang-undang

Landasan doktrin sarjana kehutanan atau rimbawan penting diketahui untuk memahami bagaimana keyakinan tertentu—yang diwujudkan melalui narasi-narasi kebijakan—mempengaruhi para sarjana kehutanan di Indonesia pada umumnya, baik dalam cara berfikir, membangun kelompok, membentuk jiwa korsa, mempertahankan kelompok maupun mendukung ide-ide yang ada. Hal demikian itu diperkirakan terkait pula dengan kesulitan menerima inovasi kebijakan baru atau pemikiran dan narasi baru dalam proses pembuatan peraturan-perundangan dan kebijakan.

Ketidak-sesuaian isi peraturan-perundangan maupun narasi kebijakan dalam pembangunan kehutanan, apabila dikaitkan dengan persoalan-persoalan nyata di lapangan, telah ditelaah oleh Peter Gluck (1987)[2]. Ia mengutip Duerr and Duerr (1975) yang menyatakan adanya semacam doktrin bagi para sarjana kehutanan yaitu: “kayu sebagai unsur utama (timber primacy)“, “kelestarian hasil (sustained yield)”, “jangka panjang (the long term)” dan “standar mutlak (absolute standard)”. Doktrin yang berasal dari Eropa itu berkembang di Amerika Utara dan menyebar ke seluruh dunia. Keempat doktrin tersebut membentuk kerangka dasar kurikulum bagi pendidikan kehutanan serta menjadi isi peraturan-perundangan di banyak negara. Penjelasan ringkas ke-empat doktrin tersebut beserta implikasinya adalah sebagai berikut:

a. Doktrin timber primacy menemukan pembenaran ideologis melalui apa yang disebut sebagai “wake theory” (Gluck 1982 dalam Gluck 1987), yang menyatakan bahwa semua barang dan jasa lainnya dari hutan mengikuti dari belakang hasil kayu sebagai hasil utama. Kandungan konseptual teori ini dianggap tidak memadai dan tidak memberikan opsi-opsi bagi ragam manfaat maupun praktek pengelolaan hutan. Teori itu dianggap tidak memberikan penjelasan mengenai beragamnya tujuan mengelola hutan—yang berarti tidak mengapresiasi beragamnya pelaku, sebaliknya hanya memberikan penilaian keberadaan hutan dengan kayu sebagai urutan pertama.

b. Doktrin sustained yield dianggap sebagai inti dari ilmu kehutanan yang didasarkan pada “etika kehutanan” yang membantu menghindari maksimalisasi keuntungan sepihak dan eksklusif serta menghargai hutan yang penting bagi kehidupan manusia (Gluck dan Pleschbeger, 1982 dalam Gluck 1987). Persepsi demikian itu dipengaruhi oleh pandangan-pandangan masyarakat Eropa terdahulu. Misalnya di Perancis terdapat semacam jargon: “Masyarakat tanpa hutan adalah masyarakat yang mati”. Penyair Austria Ottokar Kernstock menyebut hutan sebagai “… bait Allah dengan rimbawan sebagai para imamnya” (Hufnagl, H. 1956 dalam Gluck 1987). Doktrin sustained yield mengaburkan antara hutan yang mempunyai manfaat bagi publik (pubic goods and services) dan harus dilestarikan manfaatnya itu, dengan hutan yang dapat dimiliki oleh perorangan (private rights) atau kelompok (community rights), yangmana keputusan memanfaatkan hutan menjadi pilihan individu atau kelompok. Akibatnya pelestarian hutan cenderung dipaksakan kepada pemilik hutan dengan berbagai regulasi, dan bagi pemilik hutan yang menolak justru akan mengkonversi hutannya menjadi bukan hutan.

c. Salah satu kekhasan kehutanan adalah periode rotasi yang panjang. Ini memaksa sarjana kehutanan untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari kegiatan-kegiatannya. Oleh karenanya, pendekatan kehutanan dilakukan secara kaku (dan cenderung tidak dinamis) dan enggan untuk menerima kepentingan sosial yang lain di dalam hutan. Berpikir jangka panjang, apresiasi dari yang telah terbukti dan ketidak-percayaan terhadap masa sekarang merupakan bagian dari ideologi konservatisme. Berpendirian konservatif, terkait dengan pencarian nilai-nilai sosial yang stabil dan melembaga. Mereka menginginkan kondisi sosial tahan lama yang dijamin oleh otoritas sosial serta negara yang kuat (Kalaora, B. 1981 dan Pleschberger, W. 1981 dalam Gluck 1987). Rimbawan pada umumnya ingin merujuk pada “kesejahteraan bersama” atau “kepentingan umum” dengan batasan-batasan yang mereka anggap telah diketahuinya. Salah satu hasil dari sikap konservatif rimbawan adalah pandangan kritis mereka terhadap demokrasi dan kebebasan (libertarianisme). Sebagai “antropolog realis” mereka tidak percaya sifat pluralisme kepentingan. Sebagai akibatnya, rimbawan cenderung mempertahankan kapitalisme (Pleschberger, W. 1981 dalam Gluck 1987).

d. Doktrin absolute standard berarti memahami hutan sebagai obyek pengetahuan ilmiah, yaitu untuk mempelajari hukum-hukum alam dari hutan. Doktrin ini termasuk ide bahwa ilmu pengetahuan mengenai hutan menjadi sumber penetapan manajemen pengelolaan hutan tersebut. Rimbawan atau sarjana kehutanan—yang memiliki ilmu mengenai hutan—menjadi mediator antara hutan dan pemiliknya atau masyarakat. Orang dianggap tidak memiliki kepentingan yang berbeda terhadap hutan, tetapi hutan memiliki fungsi berbeda bagi masyarakat (Gluck 1983 dalam Gluck 1987). Dengan menggunakan istilah “fungsi hutan”, orang/ masyarakat dimaknai dari subjek menjadi obyek dan hutan dimaknai dari obyek menjadi subjek. Kepentingan untuk menentukan fungsi hutan berdasarkan pilihan masyarakat diturunkan ke tingkat teknokratis dan dilaksanakan oleh sarjana kehutanan. Mereka dianggap paling tahu pentingnya fungsi hutan dan mengalokasikan nilai tertinggi ke fungsi produksi kayu. Akibatnya, kebijakan kehutanan cenderung direduksi menjadi silvikultur (menanam dan mengatur tegakan hutan). Sesuai dengan ideologi konservatif, diharapkan negara menetapkan pengetahuan menjadi undang-undang. Salah satu rimbawan telah berkata: “Silvikultur harus ditetapkan secara hukum” (Kalaora, B. 1981 dalam Gluck 1987).

Keempat doktrin di atas, secara ringkas menguatkan suatu diskursus dalam pengelolaan hutan, sebagai berikut:

a. Tidak mengenal beragamnya tujuan mengelola hutan—yang berarti tidak mengapresiasi beragamnya pelaku, sebaliknya hanya memberikan penilaian keberadaan hutan dengan nilai ekonomi kayu sebagai urutan pertama.

b. Kuatnya pendirian konservatif yang relatif enggan untuk menerima kepentingan sosial yang lain di dalam hutan, pencarian nilai-nilai sosial yang stabil dan melembaga, menginginkan kondisi sosial yang dijamin oleh otoritas sosial serta peran negara yang kuat.

c. Dengan kebiasaan mempelajari hukum-hukum alam dari hutan, masyarakat dianggap tidak memiliki kepentingan yang berbeda terhadap hutan, sebaliknya hutan memiliki fungsi berbeda bagi masyarakat, akibatnya orang/masyarakat dimaknai dari subjek menjadi obyek dan hutan dimaknai dari obyek menjadi subjek. Cenderung berpandangan kritis terhadap demokrasi dan kebebasan, tidak percaya sifat pluralisme kepentingan, serta cenderung mempertahankan kapitalisme.

d. Pelestarian hutan diseragamkan sebagaimana fungsi hutan bagi kepentingan publik yang harus ada, sehingga keputusan memanfaatkan hutan yang menjadi pilihan individu atau kelompok diabaikan dan pelestarian hutan dipaksakan kepada pemilik hutan dengan berbagai regulasi.

Diskursus demikian itu digunakan dan sejalan dengan politik pada masa kolonial maupun sistem pemerintahan yang cenderung menggunakan pendekatan represif dan/atau tidak berkeadilan sosial. Dalam perjalanannya, diskursus itu masih terbawa ke dalam UU No 41/1999 tentang Kehutanan yang antara lain ditunjukkan oleh pemaknaan atas definisi hutan yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominanasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1, (2)). Definisi ini mengarahkan pengertian bahwa hutan tidak terkait apalagi dikonstruksikan secara sosial.

Berdasarkan Undang-undang No 41/1999 tersebut, semua hutan termasuk kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 4 (1)). Berdasarkan statusnya, hutan diklasifikasikan menjadi hutan negara dan hutan hak (Pasal 5, (1)), adapun wilayah masyarakat hukum adat yang berupa hutan diklasifikasikan sebagai hutan negara (Pasal 1, butir 6). Dengan kata lain, hutan negara dapat berupa hutan adat (Pasal 5, (2)) sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaanya (Pasal 5, (3)) dan apabila dalam pekembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah (Pasal 5, (4)).

Dalam penjelasan Pasal 5 (1) disebutkan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4 (1)). Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengetian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.

Lebih lengkapnya dapat di download di sini.

Leave a Reply

COMMENTS