P1030493

Jalan Ketiga Anthony Giddens: Apakah Solusi Menuju Indonesia yang Madani? -Serial Diskusi Nusantara 11[1]

Dilestarikan oleh Ubaidillah Syohih[2] dari berbagai sumber

Manusia adalah produsen yang memproduksi sekaligus mereproduksi budaya” Anthony Giddens

Eits, sebelum kita memperbincangkan Giddens, mari kita coba ketahui dahulu apa sich Madani itu? Dalam artian yang sederhana yang dilakukan Edi Suharto (2002), masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis di mana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya dan di mana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya.

Ok, mari kita lanjutkan perbincangan kita.

Memperbincangkan Jalan Ketiga Anthony Giddens sedikit banyak mempengaruhi jalan pikiran saya, bahwa ternyata ada jalan lain selain kapitalisme dan sosialisme dalam upaya membangun suatu Negara. Di mana dalam bukunya, Giddens secara lebih rinci dan eksplisit menguraikan tentang peran negara. Ia masih percaya bahwa negara atas dasar demokrasi merupakan pilihan terbaik yang ada sekarang, juga percaya bahwa negara harus memainkan peranan dalam masyarakat. Maka ia berseberangan dengan para pendukung teori the end of state (Kenichi Ohmae, seorang visionaris Jepang dalam bukunya The End of The State (1995), meyakini bahwa “pasar bebas” dengan kekuatan penuh yang dimiliki oleh institusi-institusi perdagangan internasional akan mampu menggantikan peran dan fungsi yang selama ini secara tradisional dimiliki oleh negara). Akan tetapi berbeda dari konsep-konsep klasik tentang negara, Giddens menempatkan negara sebagai “rekan” (partner) dari masyarakat. Negara dan masyarakat tidak beroposisi, masing-masing memainkan perannya yang saling menunjang dan saling mengisi. Atau dengan kata lain, Giddens mengedepankan pentingnya pembangunan partisipatif dalam upaya menuju negara yang sehat secara ekonomi dan juga demokratis.

Berkaca pada Indonesia, apakah mungkin pemikiran Giddens ini diterapkan di sini? Tentu apapun akan menjadi mungkin, apalagi di negeri ini (sounds sceptic, right?). Namun bagaimana bila saya munculkan pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat telah “dibekali” ataupun membekali dirinya dengan modal sosial yang kuat? Dan apakah Negara telah siap memainkan peranannya?

Modal sosial (social capital) adalah kekayaan horizontal dalam masyarakat yang berada di luar negara. Ia hadir dalam bentuk kearifan lokal, organisasi sosial, kerjasama, solidaritas sosial, jaringan sosial dan lain-lain. Robert Putnam (1993, 2000) dan Francis Fukuyama (1996), misalnya, menunjukkan bahwa modal sosial menjadi energi yang menyehatkan pembangunan ekonomi dan stabilitas pemerintahan demokratis di belahan Amerika, Eropa dan Asia Timur.

Secara empirik, dalam masyarakat lokal di Indonesia, modal sosial menjadi kekuatan penting yang tidak bisa diremehkan. Di masa lalu, masyarakat Indonesia hidup secara berkelanjutan karena ditopang modal sosial. Mereka punya kearifan lokal dan pranata sosial untuk merawat sumberdaya lokal secara merata dan berkelanjutan; mereka punya lumbung sebagai stok ketahanan pangan; mereka punya tradisi kerjasama (gotong-royong) secara swadaya untuk mengelola urusan-urusan komunal. Mereka bisa hidup berkelanjutan tanpa negara. Negara hadir justru menjadi beban hidup mereka, bahkan merusak mereka, dengan cara menarik pajak, mengambil sumberdaya alam, atau melancarkan kebijakan pembangunan yang tidak sesuai dengan konteks lokal.

Contohnya? Mari kita lihat.

Bank Dunia punya dua proyek penting di Indonesia yang mengusung modal sosial, partisipasi dan transparansi, dengan dana utang (loan). Yang satu adalah proyek community driven development (CDD) seperti PPK, P2KP dan yang terbaru adalah PNPM. Satunya lagi adalah Program Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) yang memaksakan pembentukan Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi. Proyek CDD berupaya mengurangi kemiskinan dengan pendekatan yang meminimalisir peran negara, bahkan mengabaikan sistem desentralisasi, seraya menumbuhkan modal sosial dan partisipasi di level komunitas. Melampaui birokrasi Indonesia yang hierarki dan rumit, proyek CDD langsung memberikan dana kepada masyarakat untuk membiayai rencana-rencana lokal yang disusun secara partisipatif. Apakah proyek utang itu betul-betul mengangkat harkat-martabat orang miskin dan mampu mengatasi kerentanan sosial secara berkelanjutan?

Melalui P2TPD, Bank Dunia juga berhasil memaksa banyak kabupaten membuat Perda mengenai transparansi dan partisipasi. Implikasinya? Masyarakat lokal sibuk menuntut transparansi dan partisipasi, yang sering menimbulkan fragmentasi politik lokal. Karena masyarakat diberikan “mainan baru dan uang saku” (su’udzon banget yach?), maka mereka lupa dan tertinggal oleh laju privatisasi yang berjalan cepat. Jika masyarakat dan negara sibuk bertikai maka yang tampil sebagai pemenang adalah pemilik modal.

Mencoba mencari sendiri jawaban atas pertanyaan saya di alinea 4 artikel ini, modal sosial, partisipasi dan transparansi sangat penting untuk menyehatkan negara dan masyarakat, tetapi tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan, apalagi mendongkrak kesejahteraan. Kemiskinan harus dijawab dengan peran negara yang aktif dan responsif, setidaknya responsif memupuk investasi sosial melalui perbaikan pelayanan dasar (misalnya kesehatan dan pendidikan) yang bisa diakses oleh seluruh warga tanpa kecuali.

Bagaimana membuat negara aktif-responsif kalau ia berwajah predatori, oligarki, dan korup? Pun bila kita melihat semakin kuatnya peran pasar saat ini, keseimbangan kekuasaan antara “politik” dan “perdagangan” telah bergeser secara radikal. Perusahaan telah mengambil alih berbagai tanggung jawab pemerintah. Negara politik telah berganti menjadi negara perusahaan (korporatokrasi). Pertimbangannya condong melihat “negara” sebagai entitas yang pasif dan tidak berdaya termakan oleh rezim pasar, yang berakibat pada lahirnya pseudodemokrasi, gap antara si kaya dan si miskin yang semakin sulit diperkecil, sistem peradilan dan penegakan hukum yang berfungsi minimum, dan berbagai akibat lainnya.

Problem dasar ini tampaknya harus diselesaikan dulu sebelum bicara soal peran negara. Bagaimana caranya? Menurut Blakeley dan Suggate (1997), strategi untuk menjalankan hasil pemikiran Giddens antara lain:

(1) Membangun masyarakat dalam membantu pencapaian tujuan-tujuan pemerintah. Peningkatan investasi-investasi sosial dan pendistribusian pelayanan-pelayanan sosial dasar yang lebih luas dan adil.

(2) Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Strategi ini meliputi desentralisasi pembuatan keputusan dan peningkatan program-program pengembangan masyarakat yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merealisasikan kepentingan-kepentingannya.

(3) Peningkatan masyarakat dan perlindungan hak azasi manusia, kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat, penetapan struktur-struktur hukum bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

(4) Peningkatan partisipasi masyarakat. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat agar dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan dan praktek-praktek pemerintahan yang menjamin konsultasi dan pengakuan hakiki terhadap fungsi-fungsi organisasi-organisasi lokal.

Pun Giddens (2000) memberikan acuan bagaimana pemerintah daerah harus berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, di antaranya adalah:

(1) Mengatur pasar menurut kepentingan publik dan menjaga persaingan pasar manakala monopoli mengancam kepentingan publik. Dengan demikian, selain ”ramah pasar” (market friendly), pemerintah juga perlu, dan ini yang lebih penting, “ramah rakyat” (people friendly).

(2) Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka dimana isu-isu kebijakan sosial bisa didiskusikan secara bebas.

(3) Menyediakan sarana bagi perwakilan kepentingan-kepentingan yang beragam dan memfasilitasi sebuah forum rekonsiliasi dan sinergi bagi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing ini.p>

(4) Menyelenggarakan beragam pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan warganya, termasuk bentuk-bentuk perlindungan dan kesejahteraan kolektif.

(5) Mendukung perkembangan sumberdaya manusia dan mengambil peran penting dalam penetapan kebijakan investasi sosial dalam bidang jaminan kesehatan, pendidikan dan pelatihan vokasional.

Semoga hasil ”pelestarian” dari para intelektual, baik intelektual produktif, reproduktif, maupun intelektual konsumtif, ini dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif baru, calon eksekutif baru, dan tentunya para intelektual itu sendiri, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang madani.

Saatnya berbuat tepat dan cerdas untuk selamatkan Indonesia. Tidak banyak lagi waktu yang tersisa bagi bangsa ini untuk bertindak benar.(Chalid Muhammad)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *