agraria

Gambaran Konflik Agraria Hutan dan Proses Penyelesaiannya : Kasus Pengelolaan Hutan di Kaltim -Serial Diskusi Nusantara 4

Potensi sumber agraria Kaltim yang terbesar adalah hutan, sehingga tidaklah mengherankan jika pembangunan yang diterapkan sebagian besar didasarkan pada pengelolaan hutan yang membutuhkan penguasaan lahan yang juga besar, baik dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun swasta. HPH, HPHTI dan HGU merupakan bentuk-bentuk hak penguasaan untuk mendukung pembangunan melalui konsep politik hukum Hak Menguasasi dari Negara. Dengan demikian jika kita berbicara mengenai masalah konflik agraria yang terkait dengan pengelolaan hutan dewasa ini tidak dapat terlepas dari kebijakan agraria yang lebih menekankan pada aspek peningkatan produksi tanpa lebih terlebih dahulu melakukan pengaturan tata ruang dan penataan struktur agraria yang seimbang.[1]

Lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal baik Asing (UU No 1/1967), Dalam Negeri (UU No 8/1968), dan juga UU Kehutanan (UU No 5/1967) paling tidak memunculkan dua isu penting  seiring dengan perjalanan pengelolaan hutan di Propinsi Kalimantan Timur, yaitu: (1) perebutan ruang di tingkat makro antara sektor kehutanan dengan ‘non-kehutanan’ dan (2) perebutan atas akses pemanfaatan atas lahan dan hasil hutan antara pengusaha dengan komunitas lokal.

Pengaturan mengenai ruang secara nasional baru dilakukan pada tahun awal tahun 1980-an, atau dapat dikatakan selama hampir 35 tahun sejak Indonesia merdeka tidak mempunyai konsep keruangan. Sektor kehutanan yang pada waktu itu masih di bawah Departemen Pertanian merupakan yang pertama kali mencetuskan konsep keruangan dalam bentuk Tata Guna Hutan Kesepakatan melalui SK Mentan N0 680/Kpts/Um/8/1981 tantang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan.[2] TGHK pada hakekatnya hanya mengatur penataan untuk kawasan hutan, tetapi pada kenyataannya juga mengatur peruntukan lahan di luar sektor kehutanan. Dominasi kepentingan sektor kehutanan dalam TGHK tersebut tercermin dalam penentuan fungsi pemanfaatan, dimana sektor lain hanya dapat menggunakan lahan yang berstatus “Areal Penggunaan Lain (APL)” atau dikenal juga dengan istilah “Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)”.

Keberadaan TGHK juga dapat dikatakan hampir meniadakan peranan BPN di Kaltim, karena menurut peraturan yang berlaku BPN tidak dapat “memasuki” wilayah teritori kehutanan. Sehingga menurut kacamata BPN beberapa kendala akibat adanya TGHK dikategorikan dalam tiga hal, (1) semua penggunaan tanah harus melalui proses pelepasan kawasan hutan, misalnya untuk perkebunan (2) untuk daerah pemukiman kota yang masuk dalam status kawasan hutan seperti Bontang ataupun Tenggarong penanganan masalah tanah tetap ditangani BPN, dan (3) Pemukiman di daerah pedalaman, dengan segala keterbatasan sumberdaya tidak dapat dilayani oleh BPN.

Implikasi pemakaian TGHK dengan demikian menimbulkan kasus-kasus tumpang tindih fungsi kawasan antara yang tertera di peta dengan kondisi riil di lapangan.Kasus tumpang tindih fungsi kawasan yang merupakan manifestasi dari adanya perebutan ruang mulai mencuat ketika dikeluarkannya UU No 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang, karena dengan UU tersebut muncul tandingan konsep tata ruang baru, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten (RTRWP/K).

Pihak-pihak yang terlibat dalam perebutan ruang pada level tersebut adalah instansi kehutanan disatu sisi dan Pemda disisi lain yang membawakan kepentingan sektor non-kehutanan. Lihat Tabel-1, perbedaan paling besar terletak pada APL/KBNK. Gambaran pertarungan dan negoisasi dalam perebutan ruang tersebut dapat dilihat dalam proses paduserasi dibawah kontrol Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, Bappenas. Hingga saat ini proses paduserasi Propinsi Kaltim dan daerah-daerah Kabupaten/Kota belum tuntas, karena selain pertarungan sektoral juga terdapat pertarungan antara pusat-daerah.

Memasuki era otonomi daerah, persoalan tata ruang menjadi semakin kompleks, karena arena pertarungan bertambah antara Pemda Propinsi dengan Kabupaten/Kota. Selain itu juga memasuki yang membawa pergeseran “kekuatan” bergeser ke daerah, sehingga proses negoisasi dan penyelesaian persoalan ini tergantung dari kesiapan masing-masing daerah kabupaten.

Salah satu langkah ‘maju’ sudah dilakukan Kabupaten Kutai Barat yang saat sekarang sedang betul-betul berupaya untuk menata ulang peruntukan ruangnya dengan melakukan inventarisasi ulang kawasan hutannya. Wujud nyata saat ini yang dapat dilihat sebagai sumber informasi bagi dunia luar dalam bentuk buku potret kehutanan Kutai Barat. Tahapan selanjutnya dalam upaya penataan ruang, dilakukan pemantapan batas kawasan secara partisipatif dan inventarisasi hak-hak tenurial komunitas adat. Kegiatan ini dilakukan oleh Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah (KKPKD) berdasarkan SK Bupati, yang melibatkan semua unsur terkait seperti institusi-institusi pemerintah (termasuk BPN), masyarakat adat, LSM dan pengusaha swasta.

Pengusaha ikut dilibatkan karena selama ini para investor yang ingin bekerjasama dengan masyarakat mengalami kesulitan berkaitan dengan status tanah dan kepastian kawasan.

Upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Barat memang masih terlalu dini untuk dikatakan berhasil, tetapi paling tidak pada saat ini sudah terbentuk pola-pola keruangan dan institusi-institusi yang menangani, sehingga diharapkan segala bentuk kepentingan para pihak dapat diakomodasikan dalam bentuk negoisasi yang adil dan transparan.

Konflik di tingkat Komunitas

Pada tingkat komunitas lokal, konflik keruangan tersebut di atas menjelma dalam bentuk klaim dan tuntutan atas obyek lokasi yang sama dengan alas hak yang berbeda dan pihak yang berbeda. Masyarakat memiliki klaim tenurial berdasar hukum dan aturan setempat yang telah disepakati bersama, kemudian di pihak lain pemegang Hak Pengusahaan memiliki klaim hak atas hutan yang sama berdasarkan peraturan dan perundangan dari hukum formal yang berlaku.

Sistem pengusahaan hutan dengan fungsi produksi selama ini cenderung didominasi pemodal swasta besar melalui konsesi Hak Penguasaan Hutan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan konsesi tersebut pengusaha besar mengelola sebagian besar kawasan hutan, seperti yang terjadi juga di Kaltim. Pengelolaan hutan di Kaltim dalam bentuk HPH dimulai pada tahun 1967, yang berawal dari 1 (satu) kemudian berkembang menjadi 110 HPH pada tahun 1994 dengan luas total mencapai sekitar 13 juta ha, dan data terakhir tahun 1998 tersisa sebanyak 74 unit HPH (KaKanwilhut Kaltim, 1999). Dengan demikian sangat masuk akal bila dikatakan hampir setiap jengkal wilayah hutan di Kaltim telah dibagi habis dalam pengusahaan hutan.[3]

Konsesi-konsesi yang diberikan terhadap pihak swasta besar praktis telah menutup akses pemanfaatan hasil hutan bagi komunitas lokal. Masyarakat lokal Dayak dalam hal ini menjadi pihak yang terpinggirkan dan mereka kurang mampu memanfaatkan kesempatan kerja dan berusaha yang berkaitan dengan usaha kehutanan tersebut. Memang pengusahaan hutan tersebut di satu sisi telah memberkan nilai posistif bagi negara dalam bentuk devisa, pertumbuhan industri perkayuan dan penciptaan lapangan kerja.[4] Tetapi disisi lain telah menghilangkan fungsi hutan bagi sumber kehidupan dan tempat tinggal komunitas lokal di dalamnya. Seperti telah kita ketahui dari berbagai penelitian dan tulisan bahwa komunitas lokal sudah mempunyai pengetahuan dan kelembagaan tradisional dalam pengelolaan sumber-sumber agraria.[5]

Pengambilalihan penguasaan sumber-sumber agraria tersebut telah melahirkan konflik antar kelompok kepentingan (stakeholders), dimana komunitas lokal dalam posisi powerless berhadapan dengan pemerintah pusat maupun swasta besar. Menurut berbagai sumber baik dikalangan pemerintah, pengusaha, maupun warga komunitas itu sendiri hingga awal tahun 1990-an relatif tidak banyak konflik yang muncul ke permukaan. Hal ini bukan disebabkan oleh sedikitnya potensi konflik, melainkan lebih karena pendekatan represi dalam meredam konflik hingga tidak muncul ke permukaan. Dari sisi pengusaha dikatakan bahwa pada awal beroperasinya perusahaan tingkat aksesibilitas dan intensitas komunikasi antara komunitas lokal dan dunia “modern” di luar  masih rendah dan juga tekanan ekonomi belum terlalu besar (relatif subsisten), sehingga antara perusahaan dan masyarakat masih dapat berdampingan. Kalaupun terjadi konflik bersifat sangat lokal dan dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak baik melalui institusi adat maupun perangkat pemerintahan desa.

Intensitas dan frekuensi konflik agraria hutan di Kaltim semakin meningkat setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan hutan tanaman industri (HTI) melalui SK Menhut No. 320/Kpts-II/1988 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan PP No 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Seperti halnya HPH pembangunan HTI di Kaltim dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar melalui pemberian HPHTI, baik melalui pola swasta murni, patungan dengan BUMN maupun pola HTI yang dibarengi dengan program transmigrasi.

Dengan adanya pembangunan HTI ini, spektrum konflik menjadi bertambah luas tidak hanya masalah hilangnya akses pemanfaatan hasil hutan tetapi juga menutup akses penguasaan tanah komunitas lokal secara total.[6] Beberapa faktor yang membuat komunitas lokal ‘lebih terancam’ dengan sistem pengusahaan HTI sebagai berikut : (1) konsesi HTI diarahkan pada areal yang dianggap kurang produktif (semak belukar) yang pada kenyataannya merupakan lahan cadangan bagi komunitas lokal yang diberakan untuk rotasi mendatang, (2) sistem pengusahaan HTI menuntut dilakukannya land clearing total areal hutan dan menggantikannya dengan tanaman sejenis (monokultur) sehingga banyak sekali keanekaragaman hayati hilang yang merupakan sumber penghidupan komunitas lokal, (3) kemudian juga kawasan-kawasan hutan yang ‘dikeramatkan’ baik untuk pemujaan maupun kuburan leluhur serta kebun-kebun rotan dan buah ikut di bersihkan dan (4) khusus untuk pola transmigrasi, komunitas lokal menjadi kehilangan lahan secara mutlak karena sebagian wilayahnya diperuntukan untuk transmigran yang langsung mempunyai kekuatan hukum kepemilikan melalui sertifikat. Sebagai catatan, hingga tahun 1995 HPHTI di Kaltim berjumlah 50 perusahaan dengan luas areal konsesi sekitar 1,6 juta ha.[7]

Melihat struktur penguasaan sumber-sumber agraria dan sistem pengusahaan hutan di tingkat lokal, terutama setelah adanya HTI, maka kita akan melihat suatu ketimpangan, dimana konsentrasi penguasaan lahan ada pada perusahaan-perusahaan besar. Komunitas lokal dalam hal ini menjadi pihak yang termarginalkan. Akan tetapi dengan pemahaman hukum penguasaan sumber-sumber agraria dan sistem pengelolaannya yang selama diyakini kebenarannya, mereka memberikan reaksi dengan berbagai cara atas kepentingan ‘pembangunan’ atau modernisasi yang utamanya dibawakan melalui berbagai kebijaksanaan dan program pemerintah. Reaksi tersebut tidak lain merupakan ‘protes’ atas dominasi cara pandang pembangunan yang menganut paham penguasaan negara terhadap sumber-sumber agraria dan ‘disewakan’ pada pihak pengusaha.

Upaya Penyelesaian Konflik: Kasus Desa Sungai Payang

Proses penyelesaian berbagai konflik mengenai pengelolaan agraria hutan di tingkat lokal, secara umum dilakukan melalui proses pengadilan, proses negoisasi dan sebagian diantaranya sudah menjadi sengketa terbuka (lihat lampiran).

Sementara itu untuk mendapat gambaran mengenai proses penyelesaian konflik agraria hutan yang melalui pendekatan negoisasi dilakukan studi mendalam pada kasus antara masyarakat Desa Sungai Payang dengan HPHTI PT ITCI HUtani Manunggal (IHM).

Konflik agraria yang terjadi di Sungai Payang merupakan gambaran dari persoalan yang umum terjadi dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan di Kaltim, baik pada saat ‘berhadapan’ dengan HPH maupun HTI. Persoalan agraria di S. Payang dimulai ketika PT. ITCI yang merupakan perusahaan patungan antara Weyerhaeuser (AS) dengan PT Tri Usaha Bhakti (TNI AD) mendapatkan konsesi di tahun 1971 pada “areal hutan” seluas 601.000 ha.[8] Menurut Geertz (1963) dalam Vargas (1985) mengatakan bahwa kedatangan investor asing ke Indonesia dengan pola demikian akan membawa sistem produksi pertanian Indonesia ke era modern tetapi tidak dengan membawa serta masyarakatnya. Hal inidapat dimengerti karena masyarakat lokal tidak dipersiapkan terlebih dahulu untuk dapat memanfaatkan peluang kerja dan berusaha yang terkait dengan usaha kehutanan itu.

Pemberian hak penguasaan pada kawasan hutan di wilayah ‘jelajah’ masyarakat Sungai Payang kepada PT ITCI dan kemudian diikuti dengan penetapan fungsi kawasan hutan oleh negara telah mengurangi ruang gerak dan akses masyarakat terhadapnya. Pihak perusahaan mengontrol masyarakat dengan pola represip yang sangat ketat. Mereka sama sekali tidak berani untuk ‘unjuk perasaan’ atas eksploitasi sumberdaya hutan di sekitarnya. Salah satu bentuk interaksi yang diingat waktu itu adalah ketika ITCI membuka jalan di dekat kampung dengan mengganti rugi tanam tumbuhnya.

Kemudian pada tahun 1993, pada areal seluas 161.127 ha termasuk wilayah Desa S. Payang didalamnya, dialihkan Hak Pengusahaannya kepada PT ITCI Hutani Manunggal (IHM).[9] Perubahan pola pengusahaan hutan ini semakin mempersempit ruang gerak masyarakat dan ‘hilangnya’ lahan garapan menjadi semakin nyata, karena areal yang tadinya masih berhutan menjadi bersih dan berganti dengan hutan tanaman. “Kelangkaan” lahan garapan semakin terasa sekitar tahun 1995, ketika pada saat itu warga desa kekurangan beras akibat gagal panen dan kebakaran hutan. Kemudian ‘timbul’ upaya-upaya untuk memperluas lahan garapan, akan tetapi menjumpai keadaan bahwa lahan cadangan mereka telah berganti menjadi HTI.

Menurut penuturan masyarakat kerugian juga dialami dengan digusurnya tanaman kebun baik buah-buahan maupun rotan yang telah mereka tanam dan juga kuburan para leluhur pun ikut digusur. Sehingga pada tahun 1995 itu mereka menuntut agar tanah yang sekarang dikuasai perusahaan, dikembalikan untuk dijadikan lahan garapan dan juga menuntut ganti rugi atas tanaman yang tumbuh sebelum areal di jadikan HTI.

Rincian tuntutan dari masyarakat Desa Sungai Payang terhadap IHM seperti terlihat pada tabel di bawah.

 

Kel. tani/jumlah kk

luas (ha)

Nilai ganti rugi (rp)

Pemuda Golkar/7 KK

93,00

154.971.750

Pondok Leban/29 KK

164,04

212.447.850

MARIDI/36 KK

369,85

428.629.500

BEBAS/86 KK

790,15

958.841.050

Cinta Kasih (6 blok, 214 KK)

2.012,45

4.522.211.350

Jumlah /372 KK

3.429,85

6.277.101.500

 

Dalam kurun waktu tahun 2000 hingga sekarang, telah dilakukan beberapa kali upaya pertemuan untuk melanjutkan proses negoisasi, tetapi dengan berbagai alasan tidak ada yang terlaksana.

Perkebangan Terkini dan Respon Para Pihak

Persoalan tuntutan masyarakat Desa S. Payang terhadap IHM hingga saat ini dalam kondisi status quo, masing-masing pihak menunggu perkembangan dan kondisi yang lebih baik. Menurut informasi terkini yang diperoleh, maslah ini kembali akan dibicarakan pada awal tahun 2002./p>

Respon Masyarakat

Respon atas kondisi terkini masyarakat diperoleh informasi dari Kelompok Tani Cinta Kasih, sebagai berikut : (1) KT Cinta Kasih menganggap peranan pengacara tidak terlalu penting lagi dalam penyelesaian masalah ini sehingga pada 6 Januari 2001 mereka mencabut Surat Kuasa  Hukum Gugatan atas lahan tanggal 10 November 1999 yang diberikan kepada Radius Nemar Pintun, SH, dengan No surat 02/CK/SP/I/2001, (2) melihat gelagat perusahaan yang tidak dalam kondisi baik, mereka sebenarnya sudah tidak berharap atas uang ganti rugi, atau dengan kata lain KT Cinta Kasih  hanya menuntut agar lahan tetap dikembalikan sesuai hasil inventarisasi, dan (3) mengenai tanaman HTI yang tumbuh bagus sekarang ini, sebagian masyarakat menginginkannya sebagian lagi tidak peduli yang penting lahan garapan kembali. Harapan dari masyarakat terhadap perusahaan adalah tidak mengulur-ulur waktu dalam perundingan dan setiap keputusan yang diambil oleh wakilnya dapat disetujui direksi. Dan dari pihak pengacara yang secara hukum masih mewakili 4 (empat) kelompok tani lainnya meminta Bupati Kutai tetap menjadi fasilitator/mediator dalam proses penyelesaian masalah ini.

Permasalahan terkini menyangkut agraria yang lebih dirisaukan oleh aparat desa adalah adanya rencana masuk PT MHO yang menurut kabarnya sudah mempunyai KP, tetapi belum pernah sama sekali melibatkan masyarakat dalam pengukurannya. Terkait dengan itu mereka juga menghadapi tuntutan dari desa tetangga Desa Bakungan Kec Loa Janan, yang mengklaim sebagian wilayah Desa S. Payang yang menurut kabarnya masuk dalam KP perusahaan tambang tersebut.

Respon Perusahaan

Pihak perusahaan lebih baik menunggu, karena mereka tetap mengacu pada hasil inventarisasi resmi dari tim Pemda. Dan karena kondisi perusahaan dan keadaan bisnis kayu HTI sedang tidak baik, secara jujur IHM tidak akan mampu membayar tuntutan ganti rugi. Disamping itu juga, jika tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang tersebut disetujui, maka akan menjadi trend pada masyarakat sekitar IHM setelah mendengar ada salah satu desa yang dikasih uang.

Menanggapi tuntutan untuk mengembalikan lahan kepada masyarakat perusahaan bisa merundingkan hal itu dengan catatan ada juga dukungan dari pengambil kebijakan bahwa jika suatu areal sudah disepakati tidak lagi dikelola oleh perusahaan, secara resmi harus diputuskan melalui SK setingkat Menteri. Karena pada kenyataannya sekarang ini dari sekitar 161.127 ha yang diberikan, yang efektif hanya 115.000 (sebagian areal yang bermasalah dikeluarkan dari areal efektif), akan tetapi beban untuk pembayaran pajaknya tetap sebesar 161.127 sehingga sangat memberatkan. Kemudian perusahaan sangat berharap kayunya dapat dimanfaatkan, karena tegakan itulah aset terbesar perusahaan. Selain itu perusahaan juga berharap adanya kata sepakat dari masyarakat atas keputusan, sehingga bila telah diambil kesepakatan tidak akan terdapat tuntutan susulan oleh pihak lain ataupun mengatas namakan pihak yang sama. Kemudian juga terhadap pemerintah agar dalam membentuk tim tidak terlalu besar, karena biaya tim biasanya dibebankan ke perusahaan.

Respon Pemerintah

Pemerintah daerah pada dasarnya tetap akan memfasilitasi proses negoisasi, seandainya para pihak yang bermasalah mau berkompromi dan bila tidak dipersilahkan untuk lewat jalur pengadilan. Terkait dengan maraknya tuntutan ganti rugi oleh masyarakat, Gubernur Kaltim telah mengeluarkan Sk No 20 tahun tentang Penetapan Dana Kompensasi Kepada Masyarakat Di dalam dan Sekitar Hutan Di Propinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu pihak Dinas Kehutanan sebagai insntasi tehnis terkait ingin membantu penyelesaian konflik dengan cara melakukan penanaman pada areal yang belum ditanami oleh IHM menjadi areal hutan rakyat lewat dana DR. Diharapkan dengan upaya ini akan dilakukan penanaman pada areal pencadangan HTI (terkena konflik) yang belum ditanami.

Daftar Pustaka

Abdurrahman dan Sondra Wentzel. 1997. Konsep Untuk Menyelesaikan Masalah Status Tanah Masyarakat di Kawasan Hutan Pada Areal HPH dan HPHTI di Propinsi Kalimantan Timur. Dokumen SFMP-GTZ No. 11.

Ahmad, Mubariq dan Rizal Ramli. 1993. Rente Ekonomi Pengusahaan Hutan Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta.

Atok, Kristianus DKK. 1998. Peran Masyarakat Dalam Tata Ruang. PPSDAK-Pancur Kasih.

BPS Propinsi Kaltim. 2000. Kalimantan Timur Dalam Angka.

Daftar Pustaka

Eghenter, Cristina dan Benard Sellato. 1999. Kebudayaan dan Pelestarian Alam. PHPA, Ford Foundation dan WWF.

Fulcher, Mary B., Resettlement and Replacement: Social Dynamic in East Kalimantan, Dissertation Northwestern University, Evenston, Illinois, 1983.

Gunawan, Rimbo., Jhuni Thamrin, Endang Suhendar. 1998. Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Adat : Kasus Kalimantan Timur. Yayasan Akatiga.

Hardiyanto, Andik.1998. Agenda Land Reform di Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria. Bandung.

Kanwil Kehutanan Kaltim. 1999. Program Pembangunan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Rakyat dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sekitar Hutan di Kaltim, Makalah disampaikan pada Lokakarya Pelaksanaan Otonomi Daerah Sektor Kehutanan dan Perkebunan Se-Kalimantan di Pontianak, 1 -3 September 1999.

Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah Kabupaten Kutai Barat. 2001. Potret Kehutanan Kutai Barat, Edisi Pertama.

Majalah Kalimantan Review No. 38/Th. VII/Oktober 1998.

Noer Fauzi, DKK. 2000. Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah : Pergeseran Politik di Bawah Problema Agraria. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta.

Ruwiastuti, Maria R., Noer Fauzi., Dianto Bachriadi., Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah: Sistem Penguasaan Tanah, Sengketa dan Politik Hukum Agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria, Bandung. 1998.

Suhendar, Endang. 1994. Pemetaan Pola-Pola Sengketa Tanah di Jawa Barat. Yayasan Akatiga Bandung.

Tim Lapera. 2001. Prinsip-prinsip Reforma Agraria : Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat. Lapera Pustaka Utama.

Vargas, Donna Mayo. The Interface of Customary And National Land Law in East Kalimantan, Indonesia. Dissertation Yale University. 1985.

Widjono, Roedy Haryo AMZ. 1998. Masyarakat Dayak Menatap hari Esok. Grasindo.


[1] lihat Suhendar dan Winarni, 1997.
[2] Untuk Kaltim ditetapkan melalui SK Menhut No. 24 tahun 1983, akan tetapi instansi agraria Kaltim pada waktu itu tidak mau menandatangani kesepakatan.
[3] bahkan kota Tenggarong (ibukota Kabupaten Kutai), masuk dalam wilayah salah satu HPH
[4] Menurut Mubarik (1992) dalam sisi makro pemasukan kas negara dari pengusahaan HPH hanya 17% sedangkan sisanya 83% dinikmati pengusaha.
[5] lihat Eghenter dan Sellato, 1999
[6] Abdurahman dan Wentzel, 1997.
[7] Kanwilhut Kaltim, 1999
[8] memperoleh perpanjangan SK HPH No 149/Kpts-II/1993 seluas 283.000 Ha
[9] HPHTI diberikan kepada PT ITCI Hutani Manunggal yang merupakan perusahaan modal patungan antara PT ITCI dan PT Inhutani I (BUMN) dengan SK Menhut No 184/Kpts-II/1996 tanggal 23 April 1996.
—————————————
Bahan hasil “Serial Diskusi Nusantara 4” dapat di download pada link di bawah:
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *