KONFLIK TENURIAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN -Serial Diskusi Nusantara 3

Fahutan IPB, 20 Desember 2008

Latar Belakang dan Tujuan

Belajar adalah suatu keniscayaan bagi setiap manusia. Pun demikian dengan kita sebagai akademisi, khususnya yang mempelajari ilmu kehutanan. Ruang kuliah bukanlah satu-satunya medium pembelajaran dan dosen bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana agar setiap dimensi ruang dan waktu dapat dimaknai sebagai medium pembelajaran?

Menjawab hal tersebut, FORCI Development (FORCI-dev) menggelar episode 3 dari serial diskusi, di mana diskusi pertama telah digelar pada hari Sabtu (22/11/08) dan diskusi kedua digelar pada hari Sabtu (06/12/08) lalu. Dalam serial diskusi ini kita bersama-sama belajar bagaimana kita dapat mengelola hutan dengan baik. Dalam diskusi pertama yang lalu, topik diskusi yang diangkat adalah Sumberdaya Alam dan Konstitusi yang dipaparkan oleh Dr Sudarsono Soedomo. Sedangkan pada diskusi kedua, Dr Hariadi Kartodihardjo mengangkat topik Perlindungan dan Perebutan Ruang. Diskusi kali ini mengangkat topik Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Hutan  yang dipaparkan oleh Dr Bramasto Nugroho.

Adapun tujuan dari digelarnya serial diskusi ini adalah untuk membangun pemahaman bersama yang lebih baik mengenai hutan dan persoalan yang melingkupinya. Landasan yang digunakan adalah konstitusi NKRI dengan telaah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Proses

Diskusi ketiga ini digelar di Auditorium I Fakultas Kehutanan IPB, Sabtu (20/12/08) lalu. Diskusi yang memakan waktu sekitar tiga jam ini dibuka oleh Yusup Napiri, yang bertindak sebagai fasilitator diskusi, dilanjutkan dengan pemaparan diskusi oleh Dr Bramasto Nugroho sebagai narasumber.

Sebanyak 26 peserta terlibat aktif dalam diskusi tersebut. Dari jumlah tersebut, 13 di antaranya adalah mahasiswa, baik S1 maupun Pascasarjana. Selain mahasiswa Fakultas Kehutanan, diskusi ini juga diikuti oleh 1 orang mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia dan 1 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan.

Jalannya diskusi kali ini kurang mengena kepada para mahasiswa, terlihat dari minimnya keterlibatan mereka dalam diskusi tersebut.

Resume

Dr Bramasto Nugroho memaparkan bahwa tenurial menjadi persoalan dalam kelembagaan secara umum. Bila dilihat dalam pengelolaan hutan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu sumberdaya hutan, para pelaku pengelolaan hutan, dan institusi formal maupun non-formal.

Hubungan antara institusi formal maupun nonformal dengan sumberdaya hutan adalah dalam menjamin kinerja para pelaku pengelolaan hutan, agar sumberdaya hutan dalam terjamin kelestariannya, dampaknya, dan berkeadilan.

Hubungan antara institusi formal maupun informal dengan para pelaku adalah mengenai peraturan, norma, adat, kesepakatan, di mana hal ini untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan hutan.

Hubungan antara sumberdaya hutan dan para pelaku adalah berkenaan dengan property rights atau tenurial regimes, yaitu hak yang dimiliki individu, masyarakat, negara atas suatu sumberdaya (lahan/aset/endowment) untuk mengelola, memperoleh manfaat, memindahtangankan, bahkan untuk merusaknya.

Penitikberatan pembahasan pada diskusi ini adalah pada permasalahan tenurial regimes, di mana hal ini seringkali menimbulkan konflik dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Beberapa poin yang didiskusikan antara lain:

Hak kepemilikan lahan terdiri dari Private Property, State Property, Communal (common) Property, Public Property, dan Open-access Property atau No-Property Right.

Akan hal tersebut, terdapat beberapa kompleksitas masalah yang terkait dengan karakteristik hak-hak sumberdaya hutan, yaitu: (1) Kawasan hutan (terutama yang dikuasai oleh negara) selalu berada pada situasi kompetisi pengakuan hak‐hak (competing claims of ownership). Hal ini terkait pula dengan tuntutan hak dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, di mana hak kepemilikan yang sempurna akan mempengaruhi efisiensi alokasi.

(2) Hak kepemilikan yang sempurna memiliki syarat antara lain: (i) dapat diperjualbelikan; (ii) dapat dipindahtangankan; (iii) dapat mengeluarkan pihak yang tidak berhak; (iv) dapat ditegakkan hak-haknya.

Semakin banyak syarat-syarat yang terpenuhi, semakin sempurna hak-hak kepemilikan yang akan mendorong alokasi efisiensi dalam pemanfaatan dan menumbuhkan kesediaan melakukan investasi jangka panjang yang mengarah pada kelestarian sumberdaya hutan.

(3) Pemanfaatan hutan, melibatkan swasta pada hutan publik yang dikuasai negara, sementara akses kontrol publik terbatas. (4) Penguasaan negara sering merupakan warisan kolonial dan pascakolonial sebagai hasil pemaksaan, dan seringkali tidak disetujui oleh seluruh pemanfaat SDH (users). (5) Hak akses masyarakat terhadap SDH seringkali tidak terjamin, terutama bagi masyarakat miskin di dalam dan sekitar hutan.

Potensi pembangunan ekonomi berada (paling mudah diletakkan) pada kawasan hutan publik (yang masih produktif, bahkan virgin). (6) Pertumbuhan populasimembutuhkan ruang, sementara kebutuhan areal berhutan sebagai penyangga kehidupan juga semakin tinggi. SDH dikelola dengan informasi spatial yang minim.,/p>

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *